TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-sebelas kali berturut - turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Banten.
Penghargaan itu pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 di aula auditorium, Kantor Perwakilan BPK Banten, Jalan Palka No.1, Serang, Banten, Senin (28/5/2018).
Anggota 5 BPK Perwakilan Provinsi Banten, Ismayatul mengungkapkan, opini WTP diberikan berdasar pada laporan keuangan tahun anggaran 2017 yang diserahkan dari tiap daerah di Provinsi Banten.
Dan pada laporan keuangan tahun anggaran 2017 lalu, lanjut Ismayatul, seluruh kota dan kabupaten di provinsi Banten berhak atas opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Jika di tahun sebelumnya ada 1 yang belum WTP, sekarang semua daerah di Banten dapat opini WTP," Tutur Ismayatul.
Ditemui seusai acara, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang, M Yusuf menyampaikan capaian yang telah diraih oleh pemkot Tangerang merupakan hasil kerja keras bersama seluruh aparatur pemkot Tangerang serta menjadi pelecut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang.
"WTP ini merupakan yang ke-sebelas kali diraih oleh pemkot Tangerang, dan tantangan dalam mempertahankannya akan lebih sulit dibanding meraihnya," ungkap Pjs.
Beliau juga menekankan, untuk mempertahankan opini WTP yang telah diraih, pemkot perlu memberikan perhatian lebih terhadap hal - hal yang sifatnya mendetail dalam pelaporan keuangan yang disampaikan setiap tahunnya kepada BPK.
"Karena sudah berkali - kali, jadi hal - hal yang sifatnya detail juga akan menjadi perhatian dari BPK," tutup Pjs.(RAZ/HRU)
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
TODAY TAG
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantu penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) .
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
