Connect With Us

Gebrakan Bapenda Kota Tangerang Genjot Penerimaan Pajak

Advertorial | Kamis, 7 Juni 2018 | 12:34

| Dibaca : 2597

Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. (TangerangNews.com/2018 / Rangga A Zuliansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Pajak merupakan salah satu kunci suksesnya program dan kegiatan pembangunan disegala bidang. Bagi pemerintah daerah, pemasukan dari sektor pajak daerah sangatlah penting. Sebab, salah satu sumber pendapatan yang sangat dominan untuk pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak daerah.

Pemerintah Kota Tangerang sendiri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus melakukan berbagai terobosan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Salah satu program yang dilaksanakan Bapenda adalah pembebasan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Program ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak terutang, dengan memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2," kata Kepala Bapenda Kota Tangerang Herman Suwarman, Kamis (7/6/2018).

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut yakni UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 29 Perda Kota Tangerang No 7/2010 tentang Pajak Daerah dan Perwal Tangerang No 4/2018.

"Kegiatan ini telah kita laksanakan selama HUT Kota Tangerang ke-25 sejak Februari hingga Maret 2018. Kedepan akan kita gelar lagi," jelas Herman.

Herman menyebutkan target dari penghapusan denda tersebut selain mendorong wajib pajak untuk membayar pajak terutang sesuai SPPT sebelum tahun pajak 2018, juga meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2 dan memperkuat basis data wajib pajak.

Tak hanya menggenjot penerimaan pajak saja, Bapenda Kota Tangerang juga membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat dengan tidak mengenakan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau tarif 0% bagi waris, wakaf dan hibah untuk kepentingan umum.

Selain itu, tarif PBB untuk buku 1 dengan nillai ketetapan Rp 0-100 ribu juga digratiskan mengingat tarif tersebut lebih banyak dikenakan ke masyarakat kecil. Kebijakan ini telah dirancang dengan merevisi Perda No 8/2014 tentang Pajak Daerah.

“Pajak ini kerap menghambat ahli waris, terutama yang memiliki keterbatasan secara ekonomi dan tidak mampu melakukan pengurusan mutasi SPPT PBB, karena terkendala BPHTB yang cukup tinggi. Selain itu, wakaf dan hibah kan untuk kepentingan sosial, jadi lebih baik tidak dikenakan pajak,” kata Herman.(ADV)

OPINI
Pemkab Tangerang Harus Mulai Fokus Perbaiki SDM

Pemkab Tangerang Harus Mulai Fokus Perbaiki SDM

Jumat, 29 November 2019 | 13:16

Pada agenda Bupati Tangerang kemarin Kamis, 28 November 2019 bertempat di Euangan Bola Sundul. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar

TOKOH
Tangerang Berduka, Ebrown Lubuk Tutup Usia

Tangerang Berduka, Ebrown Lubuk Tutup Usia

Senin, 2 Desember 2019 | 20:33

TANGERANGNEWS.com—Kabar duka datang dari Tangerang. Ebrown Lubuk, tokoh masyarakat di Tangerang wafat.

BISNIS
Xpander Cross Ramaikan Mitsubishi Motors Auto Show

Xpander Cross Ramaikan Mitsubishi Motors Auto Show

Jumat, 6 Desember 2019 | 14:13

TANGERANGNEWS.com – Mitsubishi Motors Auto Show (MMAS) kembali hadir di Summarecon Mall Serpong (SMS). Acara yang berlangsung sampai Minggu (8/12) menghadirkan produk terbaru dari Mitsubishi Motors, yaitu Xpander Cross.

KAB. TANGERANG
Meriahkan HUT Kabupaten Tangerang, LDII Ajak Ratusan Pesepeda Gowes Sehat

Meriahkan HUT Kabupaten Tangerang, LDII Ajak Ratusan Pesepeda Gowes Sehat

Minggu, 8 Desember 2019 | 22:24

TANGERANGNEWS.com-Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Tangerang turut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tangerang ke-76 tahun dengan berbagai kegiatan, salah satunya Gowes Sepeda Sehat.

"Tanpa strategi, eksekusi bisa kehilangan arah, Tanpa eksekusi, strategi tidak ada gunanya."

Morris Chang