Connect With Us

Pengamat: Warga Gusuran di Neglasari Minim Sosialisasi

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 11 September 2018 | 17:00

Inin, warga Kampung Sukamandi, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang menunjuk spanduk terkait pengosongan lahan yang dipajang warga. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com-Warga Kampung Sukamandi, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang bersikukuh mempertahankan lahan negara yang telah ditempatinya selama puluhan tahun.

Sebanyak 109 kepala keluarga menolak pengosongan lahan yang akan dijadikan proyek jalan irigasi di kampung tersebut sebelum adanya solusi relokasi.

Pengamat tata kota Nirwono Joga pun angkat bicara menanggapi problematika tersebut. Menurutnya, gejolak ini terjadi lantaran pemerintah Kota Tangerang minim melakukan sosialisasi terkait penggusuran lahan itu.

"Kesimpulannya bahwa ini masalah komunikasi dan sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik," ujarnya kepada TangerangNews, Selasa (11/9/2018).

Nirwono juga menganjurkan pemerintah tidak memberi ganti rugi kepada warga yang terdampak dalam bentuk uang. Sebab, status lahan tersebut milik negara yang telah dihuni warga selama puluhan tahun sehingga dapat dianggap merugikan negara.

"Lahan milik negara ternyata ada pembiaran aset oleh pemda sejak lama. Jadi pemda tidak boleh memberi ganti rugi uang, karena sudah puluhan tahun tinggal dan mendapatkan keuntungan tentu ini merugikan negara," bebernya.

Selain itu, menurut  pengamat dari Universitas Trisakti ini, solusi yang harus diupayakan adalah warga diberi waktu dan alternatif untuk direlokasi ke rusunawa terdekat. Dekat yang ia maksud adalah dekat dengan pasar, sekolah dan mata pencaharian warga.

"Maka yang bisa dilakukan adalah menyediakan fasilitas sarana prasarana dalam hal ini hunian tempat tinggal pengganti, karena Kota Tangerang luasnya terbatas, tentu akan lebih efektif disediakan rusun dengan daya tampung lebih besar daripada rumah tapak," paparnya.

Seperti diberitakan, masalah ini berawal dari rencana Pemerintah Kota Tangerang yang ingin membangun jalan untuk menghubungkan wilayah Neglasari dengan wilayah Benda.

Pelaksanaan proyek jalan ini telah berlangsung. Sekitar 300 meter wilayah Kampung Sukamandi sudah disulap menjadi jalan yang belum sepenuhnya rampung.

Namun, belakangan proyek tersebut tersendat. Warga menolak rumahnya digusur karena belum menemukan titik terang mengenai solusi relokasi. (MRI/RGI)

TEKNO
Saldo Tiba-tiba Habis? Kenali Penipuan Modus Wallet Drainer dan Cara Pencegahannya

Saldo Tiba-tiba Habis? Kenali Penipuan Modus Wallet Drainer dan Cara Pencegahannya

Selasa, 20 Januari 2026 | 16:13

Kasus saldo kripto yang mendadak terkuras tanpa disadari semakin sering terjadi. Salah satu penyebab yang kini banyak digunakan penipu adalah wallet drainer, alat berbahaya yang mampu menguras aset kripto hanya lewat satu persetujuan transaksi.

OPINI
Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Senin, 19 Januari 2026 | 15:43

Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.

TANGSEL
Tekan Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Sebar Tong Komposter di Seluruh Pasar Tradisional

Tekan Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Sebar Tong Komposter di Seluruh Pasar Tradisional

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:47

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menempatkan tong komposter di sejumlah pasar tradisional guna mengurangi penumpukan sampah organik seperti sisa sayur dan buah.

KOTA TANGERANG
Ada Diskon PBB dan BPHTB Spesial HUT ke-33 Kota Tangerang, Berlaku Sampai 21 Maret

Ada Diskon PBB dan BPHTB Spesial HUT ke-33 Kota Tangerang, Berlaku Sampai 21 Maret

Selasa, 20 Januari 2026 | 18:52

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang kembali meluncurkan program diskon dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill