TANGERANGNEWS.com-Warga Kampung Sukamandi, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang bersikukuh mempertahankan lahan negara yang telah ditempatinya selama puluhan tahun.
Sebanyak 109 kepala keluarga menolak pengosongan lahan yang akan dijadikan proyek jalan irigasi di kampung tersebut sebelum adanya solusi relokasi.
Pengamat tata kota Nirwono Joga pun angkat bicara menanggapi problematika tersebut. Menurutnya, gejolak ini terjadi lantaran pemerintah Kota Tangerang minim melakukan sosialisasi terkait penggusuran lahan itu.
"Kesimpulannya bahwa ini masalah komunikasi dan sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik," ujarnya kepada TangerangNews, Selasa (11/9/2018).
Nirwono juga menganjurkan pemerintah tidak memberi ganti rugi kepada warga yang terdampak dalam bentuk uang. Sebab, status lahan tersebut milik negara yang telah dihuni warga selama puluhan tahun sehingga dapat dianggap merugikan negara.
"Lahan milik negara ternyata ada pembiaran aset oleh pemda sejak lama. Jadi pemda tidak boleh memberi ganti rugi uang, karena sudah puluhan tahun tinggal dan mendapatkan keuntungan tentu ini merugikan negara," bebernya.
Selain itu, menurut pengamat dari Universitas Trisakti ini, solusi yang harus diupayakan adalah warga diberi waktu dan alternatif untuk direlokasi ke rusunawa terdekat. Dekat yang ia maksud adalah dekat dengan pasar, sekolah dan mata pencaharian warga.
"Maka yang bisa dilakukan adalah menyediakan fasilitas sarana prasarana dalam hal ini hunian tempat tinggal pengganti, karena Kota Tangerang luasnya terbatas, tentu akan lebih efektif disediakan rusun dengan daya tampung lebih besar daripada rumah tapak," paparnya.
Seperti diberitakan, masalah ini berawal dari rencana Pemerintah Kota Tangerang yang ingin membangun jalan untuk menghubungkan wilayah Neglasari dengan wilayah Benda.
Pelaksanaan proyek jalan ini telah berlangsung. Sekitar 300 meter wilayah Kampung Sukamandi sudah disulap menjadi jalan yang belum sepenuhnya rampung.
Namun, belakangan proyek tersebut tersendat. Warga menolak rumahnya digusur karena belum menemukan titik terang mengenai solusi relokasi. (MRI/RGI)
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menaikkan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2026 dari sebelumnya Rp71 juta menjadi Rp75 juta per unitnya.
TODAY TAG
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
Dalam rangka menyambut Bulan Autisme Sedunia, VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated bekerja sama dengan Matalesoge HospitABLElity Academy menggelar pameran seni bertajuk “You See Me and I Feel You”, yang berlangsung pada 24 April
Turnamen golf di kawasan Gading Serpong kali ini bukan sekadar adu kemampuan di lapangan hijau. Pesertanya berkesempatan membawa pulang hadiah fantastis berupa rumah mewah di Gading Serpong hingga mobil listrik premium Denza D9.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews