TANGERANGNEWS.com-Stadion Benteng yang berlokasi di Jalan TMP Taruna Kota Tangerang kondisinya sangat memprihatinkan. Namun demikian, Pemkot Tangerang tidak bisa berbuat apapun. Pasalnya, stadion yang pernah menjadi kebanggaan warga Tangerang itu satu dari 56 aset yang masih dalam proses serah terima dari Pemkab Tangerang ke Pemkot Tangerang.
Kabid Administrasi Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, Deddy Nandoeng mengatakan, sebanyak 56 aset yang akan diserahkan dari Pemkab ke Pemkot Tangerang hingga kini masih proses.
"Masih dalam proses semuanya. Jadi masih menunggu persetujuan yang kabupatennya atas 56 titik yang akan diserahkan," ujarnya kepada TangerangNews, Senin (8/10/2018).
Kata dia, proses yang dimaksud adalah usulan dan persetujuan belum terlaksana.
"Penyerahan aset kan perlu diusulkan oleh KDH (Kepala Daerah) dan mendapat persetujuan DPRD, itu yang masih dalam proses di kabupaten (Tangerang)," tambahnya.
Sehingga, lanjut dia, tak heran jika banyak aset yang terbengkalai. Contohnya Stadion Benteng Tangerang tersebut. Stadion itu merupakan salah satu aset Pemkab Tangerang yang berdiri di atas tanah Pemkot Tangerang. Hingga kini, aset tersebut masih terbengkalai statusnya.
"Kita akan joint opname (kedua pihak) atas lokasi-lokasi dimaksud, baik yang dari pemkot maupun pemkab, nantinya," kata dia
Ia berharap, penyerahan aset segera selesai untuk bisa dimanfaatkan masyarakat luas.
"Kami harap cepat selesai. Itu harapan semua juga kan biar dapat segera digunakan dan dimaksimalkan manfaatnya untuk kepentingan bersama," tandasnya.(MRI/RGI)
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menetapkan regulasi dan kriteria terperinci bagi masyarakat yang hendak mengakses program bantuan perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH).
TODAY TAG
Polresta Tangerang memperketat pengamanan di sejumlah titik perbatasan wilayah hukumnya, guna mengantisipasi dampak aksi unjuk rasa di DPR RI, Jakarta, pada Kamis 27 Agustus 2026 malam.
Program keringanan pajak kendaraan yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak diberlakukan pada 18 Agustus 2026, loket pembayaran di Samsat Cikokol terpantau ramai didatangi wajib pajak.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
