Connect With Us

Soal P3K, Puluhan Guru Honorer Geruduk DPRD Kota Tangerang

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 21 Februari 2019 | 18:37

| Dibaca : 2080

Suasana para Guru Honorer beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Tangerang, Kamis (21/2/2019). (TangerangNews/2019 / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com-Pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Tangerang terkendala. Pasalnya, para tenaga pendidik honorer kategori 2 (K2) ditolak saat mendaftar P3K.

Para guru honorer pun meradang. Mereka mendatangi kantor DPRD Kota Tangerang untuk menyampaikan aspirasinya, Kamis (21/2/2019).

Ketua Honorer K2 Kota Tangerang Herman merasa heran jika ia dan para pendidik lainnya ditolak ketika mendaftar P3K.

"Kita tidak memahami pendaftaran P3K itu diputuskan secara tiba-tiba. Alasannya karena enggak ada anggaran dari APBD," ujarnya.

Menurutnya, ratusan guru honorer di Kota Tangerang telah mendaftar rekrutmen P3K secara daring (online). Saat mendaftar itu,  registrasi pun berhasil.

Namun, ketika pendaftar P3K mendatangi kantor BKPSDM setempat untuk melakukan registrasi ulang demi bisa mengikuti pelaksanaan tes tahap I pada Sabtu mendatang, mereka ditolak.

Ia menuturkan penolakan terjadi dengan alasan tidak membuka pendaftaran P3K karena terkendala anggaran.

"Ini 451 orang sudah daftar dan valid tinggak cetak nomor peserta ujian. Tapi kita datang ke BKPSDM ternyata dibatalkan perekrutan P3K. Kenapa baru saat ini? Kenapa engak dari awal diputusnya?" ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang HM Sjaifuddin Z Hamadin yang menerima aspirasi para guru honorer itu mengatakan, bahwa ia baru mengetahui persoalan ini.

Setelah berkoordinasi dengan Sekda Dadi Budaeri dan Kepala BKPSDM Ahmad Luthfi, kata dia, Pemkot Tangerang tidak memiliki anggaran untuk P3K.

Ia melanjutkan, karena awalnya beban anggaran P3K ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun ketika pelaksanaannya, ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Rupanya kebijakan pemerintah pusat itu lalu kemudian untuk menerima P3K tapi dari K2. Nah itu yang pertama dibiayai APBN, tapi saat pelaksanannya dekat-dekat ini pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk dbiayai APBD Kota Tangerang itu tidak siap karena anggarannya tidak ada. Terus kalau sudah begini piye?" jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Ahmad Luthfi belum memberikan keterangan ketika dihubungi TangerangNews.

Usai audiensi dengan DPRD setempat, para guru akan menggeruduk kediaman Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di kawasan Karawaci untuk menindaklanjuti persoalan ini.(RMI/HRU)

KOTA TANGERANG
Petugas Kebersihan Gasak 7 Laptop di Lippo Karawaci

Petugas Kebersihan Gasak 7 Laptop di Lippo Karawaci

Selasa, 25 Juni 2019 | 18:42

TANGERANGNEWS.com-Ahmad Zamih, 59, terpaksa berurusan dengan polisi karena diduga sebagai tersangka kasus pencurian.

BISNIS
97% Transaksi BCA Diklaim Sudah Digitalisasi Perbankan

97% Transaksi BCA Diklaim Sudah Digitalisasi Perbankan

Senin, 24 Juni 2019 | 14:17

TANGERANGNEWS.com-PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akui tren digitalisasi di dunia terbankan melejit tajam. Hal tersebut mendorong transformasi

"Kita mungkin akan kecewa jika gagal, tapi kita telah gagal bila kita tidak mencoba."

Eleanor Roosevelt