TANGERANGNEWS.com-Kuswarsa, Caleg DPRD Provinsi Banten nomor urut dua dari Partai Golkar ini ingin terus berkomunkasi dengan masyarakat untuk mengatasi persoalan di Kota Tangerang. Pengalamannya selama dua periode di DPRD Kota Tangerang membuatnya ingin membawa aspirasi masyarakat tersebut untuk ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Provinsi Banten.

“Saya berupaya, paling tidak sudah komitmen dua kali di DPRD Kota Tangerang. Lalu ingin berangkat ke tingkat yang lebih tinggi di atasnya. Ini saya lakukan karena kalau manusia bekerja agak lama di suatu tempat cenderung muncul jenuh, biasanya tidak punya tantangan, kerjanya males dan ogah-ogahan. Nantinya komunikasi masyarakat jadi mampet,” jelasnya, Kamis (11/5/2019).

Dengan naik ke DPRD Banten, dirinya tetap bisa banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Ia pun akan membawa aspirasi warga dari 8 kecamatan di dapilnya. “Ini menjadi tempat dan wadah menyampaikan keinginan warga ke Pemprov Banten,” jelas Kuswarsa.

Terkait persoalan di Tangerang, Pria yang juga menjabat Ketua PMI Kota Tangerang dua periode ini melihat ada sejumlah masalah yang tidak bisa diatasi karena keterbatasan wilayah atau bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Tangerang.

Seperti halnya banjir di Kecamatan Periuk dimana sumber permasalahannya berawal dari sungai yang masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Karena warga Kota Tangerang tidak bisa menyampaikan aspirasinya ke Kabupaten, persoalan ini harus ditampung oleh DPRD Banten.

“Kan tidak bisa warga Kota Tangerang minta Pemkab Tangerang buat tanggul. Jadi, DPRD Banten yang harus menampung aspirasi mereka, nantinya kami yang sampaikan supaya dibuat tanggul tinggi. Sehingga kalau saat air banyak tidak akan melimpah ke daerah yang lebih rendah,” pungkas Sarjana Sosial dari Universitas Jayabaya ini.

Selain itu, terkait sektor pendidikan, pria kelahiran Tangerang 5 Februari 1970 ini menilai bahwa kota Tangerang sudah lebih maju dibanding kota/kabupaten lain di Banten. Namun dia menyoroti aturan SMA/SMK yang sebelumnya kewenangan pemerintah kota/kabupaten jadi kewenangan Provinsi.

“Padahal infrastruktur pendidikan ini dibangun Pemda setempat sebelum adanya aturan tersebut, setelah dipegang provinsi harusnya jangan mundur. Bukan hanya fisiknya, tapi kualitas pendidikannya,” pungkasnya.

Sedangkan terkait kinerja Pemprov Banten, Kuswarsa melihat Banten sedang berkembang, sehingga wajar kalau masih ada kekurangan. Terlebih saat ini Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang sudah seiring sejalan.

“Dari penerapan berbagai aplikasi bidang kesehatan dan pendidikan termasuk persaoalan infrastruktur, keduanya nyambung, sepertinya sudah mulai terlihat dari tahun 2018,” tukasnya.

Bicara strategi kampanye, Kuswarsa mengaku hanya berkomunikasi dan turun memperkenalkan diri ke masyarakat. Dengan waktu pencoblosan yang sudah tinggal menghitung hari lagi, dia hanya tinggal melakukan introspeksi diri dan kalkulasi.

“Berupaya sudah, berikhtiar sudah, turun sudah. Memang Pemilu Legislatif sekarang ketutup dengan Pemilu Presiden, kalau saya tidak memperkenalkan diri ya tidak ada yang kenal, cuma calon presiden yang dikenal,” jelasnya.

Kuswarsa pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap saling menghargai meski berbeda pilihan. Jangan sampai terpecah-pecah karena pesta demokrasi semata. Selain itu juga jangan sampai golput, karena hal itu dinilainya termasuk kufur nikmat dalam Islam.(RAZ/HRU)