Connect With Us

Marinus Gea: Mitra Ojol Perlu Perlindungan Ketenagakerjaan

Mohamad Romli | Sabtu, 13 April 2019 | 13:42

| Dibaca : 427

Marinus Gea. (TangerangNews/2019 / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com-Setiap pekerja sejatinya berhak sekaligus wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Masalahnya, tak semua tenaga kerja otomatis memperolehnya, termasuk mereka para pekerja informal yang terkoneksi dengan dunia digital seperti mitra pengemudi ojek online.  

Atas situasi ini, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mendorong perbaikan regulasi ketenagakerjaan agar dapat seiring dengan kemajuan pesat teknologi. Sebab, kata dia, UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur perlindungan atas hal-hal yang terkait dunia digital. 

“Contoh paling dekat itu ya mitra ojek online. Mereka kan kategori tenaga informal dan mereka juga melakukan pekerjaan dengan teknologi. Bagaimana dengan perlindungan mereka, sampai sekarang sama sekali belum ada pengaturan ini di regulasi,” ucapnya.

UU Ketenagakerjaan yang berlaku diterangkan Marinus masih sebatas mengatur tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan dari pemberi kerja. Regulasi yang ada belum menampung perlindungan bagi mereka yang melakukan pekerjaan secara mandiri tapi tetap terhubung dengan orang lain.

“Mitra ojek online kan tetap terhubung dengan orang lain yang mengendalikan aplikasi digital. Kan ini tidak diatur, bagaimana jika terjadi kecelakaan. Perlindungan apa yang diberikan negara buat mereka,” ungkapnya.

Kata Marinus, keberadaan regulasi ketenagakerjaan yang mengikuti perkembangan teknologi menjadi penting lantaran selama ini tak semua tenaga kerja informal menyadari pentingnya perlindungan asuransi. 

“Katakan lah BPJS Ketenagakerjaan, belum semua pihak sadar kalau BPJS itu suatu keharusan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang bekerja secara formal maupun informal,” ucapnya.

Oleh karena itu, agar perlindungan bagi seluruh tenaga kerja tercipta dalam regulasi ketenagakerjaan, Marinus ingin semua pihak terkait mau mengikis ego sektoral. Masalahnya, meski aplikasi ojek online telah hadir empat atau lima tahun terakhir, tapi perbaikan regulasi belum bisa diwujudkan. 

“Banyak sekali persoalan-persoalan lain yang masih dianggap lebih prioritas sehingga hal ini masih belum ditanggapi serius. Di Indonesia kan biasanya, terjadi dulu persoalan baru dipikirkan undang-undangnya,” sebutnya.

Terpisah, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono memastikan, mitra ojek daring saat ini belum semuanya tercover asuransi. Kata dia, yang baru di-cover asuransi adalah penumpang dan kendaraan.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah dan perusahaan ojek online untuk menyediakan asuransi bagi pengemudi. Bahkan, mereka sempat mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (10/4) lalu.

“Garda sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan hasilnya positif mereka bersedia mengkaji perlindungan sosial bagi pengemudi ojek daring,” ucapnya.

Perlindungan asuransi bagi pengemudi ojek online penting untuk diwujudkan. Sebab, disampaikan Igun, sekarang ini ada sekitar 2,5 juta pengemudi ojek online yang menjadi mitra dua operator ojek online.(RMI/HRU)

BISNIS
97% Transaksi BCA Diklaim Sudah Digitalisasi Perbankan

97% Transaksi BCA Diklaim Sudah Digitalisasi Perbankan

Senin, 24 Juni 2019 | 14:17

TANGERANGNEWS.com-PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akui tren digitalisasi di dunia terbankan melejit tajam. Hal tersebut mendorong transformasi

TEKNO
Cakram Gelas Kecil Ini Bisa Menyimpan Data Hingga 360 Terabita dan Tahan Hingga 13,8 Miliar Tahun

Cakram Gelas Kecil Ini Bisa Menyimpan Data Hingga 360 Terabita dan Tahan Hingga 13,8 Miliar Tahun

Rabu, 26 Juni 2019 | 21:48

TANGERANGNEWS.com-Selama ini, media apa pun yang kita gunakan untuk menyimpan pengetahuan dan ingatan akan rusak. Buku melapuk, foto memudar, bahkan cakram keras (harddisk) pun pada akhirnya akan gagal berfungsi.

KOTA TANGERANG
Jelang Putusan MK soal Pilpres, Arief: yang Menang Jangan Jemawa

Jelang Putusan MK soal Pilpres, Arief: yang Menang Jangan Jemawa

Rabu, 26 Juni 2019 | 21:21

TANGERANGNEWS.com-Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019) besok.

MANCANEGARA
Fethullah Gulen Tuding Erdogan Rusak Demokrasi Turki

Fethullah Gulen Tuding Erdogan Rusak Demokrasi Turki

Selasa, 26 Maret 2019 | 17:00

TANGERANGNEWS.com-Ulama kharsimatik, Fethullah Gulen menilai demokrasi di Turki telah dirusak Presiden Recep Tayyip Erdogan. Namun Fethullah Gulen percaya kondisi itu tak akan berlangsung lama.

"Kita mungkin akan kecewa jika gagal, tapi kita telah gagal bila kita tidak mencoba."

Eleanor Roosevelt