Camat Jatiuwung Ajak 6 Perusahaan Bedah 4 Rumah Warga Senilai Rp 200 Juta
Jumat, 9 Oktober 2026 | 21:12
Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
TANGERANGNEWS.com-Polres Metro Tangerang Kota akan melakukan penyekatan atau penghalauan bila ada pergerakan massa yang melintas di Kota Tangerang untuk tujuan berdemonstrasi.
Ratusan personel pun akan disiagakan di lokasi strategis untuk mengantisipasi hal tersebut. Hal ini dikarenakan akan mulai digelarnya Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019).
Menurut Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Abdul Karim, pengamanan tindaklanjut sidang tersebut berstatus siaga satu. Petugas gabungan yang disiagakan di Kota Tangerang berjumlah 600 personel Polri, 100 personel TNI dan 60 personel Satpol PP.

Abdul mengatakan, wilayah Kota Tangerang berpotensi dilintasi pergerakan massa yang akan berangkat menuju Jakarta.
"Kita sudah deteksi akan ada keberangkatan massa tapi bukan dari wilayah kita, tapi dari wilayah luar," ujarnya selepas apel kesiapan pengamanan sidang PHPU di Mapolres Metro Tangerang Kota, Kamis (13/6/2019).
Dalam mengantisipasi pergerakan massa, kata Abdul, pihaknya akan melakukan patroli, menyambangi tokoh masyarakat dan melakukan deteksi dini. Abdul menegaskan, apabila ada pergerakan massa di Kota Tangerang, pihaknya akan langsung melakukan penyekatan (penghalauan).
"Kalau ada pergerakan massa, akan lakukan penyekatan, sehingga mereka tidak bisa berangkat ke Jakarta, karena jalur-jalurnya kita tutup," jelasnya.
Abdul menambahkan, peristiwa kerusuhan di Jakarta yang terjadi pada 21-22 Mei lalu hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harus dijadikan pelajaran. Diketahui salah satu korban berasal dari Kota Tangerang.
Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak berangkat ke gedung MK, Jakarta.
"Ini kita lihat kemarin pengalaman baik korban meninggal baik luka-luka, nah ini sudah menjadi pembelajaran kita semua, kepada seluruh tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama tidak mengimbau warganya atau pengikutnya untuk berangkat ke Jakarta," imbuhnya.(MRI/RGI)
Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
TODAY TAGSejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Persiapan venue pertandingan terus dikebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 yang semakin dekat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews