Connect With Us

Wali Kota Tangerang Dipanggil Komnas HAM, Ini Masalahnya

Achmad Irfan Fauzi | Rabu, 19 Juni 2019 | 16:40

| Dibaca : 6062

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri. (TangerangNews/2019 / Achmad Irfan Fauzi)

 

 

TANGERANGNEWS.com-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) memanggil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah perihal konsultasi terkait permasalahan pembangunan jalan tol di Kota Tangerang.

Pemanggilan itu berdasarkan surat Komnas HAM RI nomor 374/K/Mediasi/VI/2019 yang ditandangani Komisioner Mediasi Munafrizal Manan. 

Dalam isi surat pemanggilan itu, Komnas HAM RI menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan tol di Kota Tangerang.

Surat dari Komnas HAM RI untuk Wali Kota Tangerang.

"Pada pokoknya terdapat permasalahan pada proses pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," isi surat pemanggilan tersebut.

Baca Juga :

Komnas HAM RI pun meminta melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan OPD terkait serta Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan agenda konsultasi dan upaya penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terkait pembangunan proyek strategis nasional itu.

Surat dari Komnas HAM RI untuk Wali Kota Tangerang.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri menyebutkan bahwa pihaknya akan memenuhi panggilan itu.

"Sudah ditugaskan asisten tata pemerintahan untuk mengklarifikasi itu karena ada bagian hukum. Jadi akan memenuhi," ujarnya kepada TangerangNews di Puspemkot Tangerang, Rabu (19/6/2019).

Dadi mengatakan bahwa Asisten Daerah (Asda) 1 melalui bagian hukum telah menyiapkan proses pemanggilan itu. Sementara terkait jadwal pertemuan belum diketahui.

"Yang jelas harus dijadwalkan," ucap Dadi.

Dalam catatan TangerangNews, korban penggusuran lahan proyek tol JORR II Cengkareng-Batuceper-Kunciran sempat menggelar aksi demonstrasi di kantor Kecamatan Benda, Kota Tangerang pada Senin (17/6/2019).

Puluhan warga RT 02/01 Kelurahan Jurumudi itu merasa dirugikan akibat adanya proses pembangunan proyek nasional yang melintasi wilayahnya.

Pasalnya rumah warga pun terdampak penggusuran dengan ganti rugi tidak sesuai dengan harapan. Warga menginginkan, ganti rugi itu sebesar Rp6,5 juta per meter persegi, namun rencana mereka hanya akan menerima Rp2,6 juta per meter persegi.

Dadi menuturkan, pihaknya melalui Kelurahan dan Kecamatan telah memfasilitasi warga terkait persoalan pembebasan lahan yang sudah berlangsung sejak 2017 itu.

"Tim penilainya appraisal (mengapresiasi). Pada saat tidak setuju, prosesnya tetap berjalan. Uang dititipkan pengadilan, nanti yang masing-masing tidak sependapat mengajukan gugatan. Gugatan itu untuk melakukan penilaian ulang, apakah gugatan dikabulkan atau tidak sepenuhnya kewenangan pengadilan. Kalau pengadilan di tingkat kota kan ditolak, terus maju ke MK," papar Dadi.(RMI/HRU)

MANCANEGARA
Terbang ke Cina, Mad Romli Bicara Program Gerbang Mapan

Terbang ke Cina, Mad Romli Bicara Program Gerbang Mapan

Sabtu, 2 November 2019 | 19:29

TANGERANGNEWS.com-Wakil Bupati Tangerang Mad Romli menghadiri World Congres Ocean (WCO) Kongres Laut Tahunan ke-8 Dunia Xiamen,

BISNIS
Xpander Cross Ramaikan Mitsubishi Motors Auto Show

Xpander Cross Ramaikan Mitsubishi Motors Auto Show

Jumat, 6 Desember 2019 | 14:13

TANGERANGNEWS.com – Mitsubishi Motors Auto Show (MMAS) kembali hadir di Summarecon Mall Serpong (SMS). Acara yang berlangsung sampai Minggu (8/12) menghadirkan produk terbaru dari Mitsubishi Motors, yaitu Xpander Cross.

KOTA TANGERANG
Markas Baru Polres Metro Tangerang Kota Siap Dibangun

Markas Baru Polres Metro Tangerang Kota Siap Dibangun

Selasa, 10 Desember 2019 | 23:56

TANGERANGNEWS.com-Markas atau Gedung Polres Metro Tangerang yang baru di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang siap dibangun.

"Tanpa strategi, eksekusi bisa kehilangan arah, Tanpa eksekusi, strategi tidak ada gunanya."

Morris Chang