TANGERANGNEWS.com—Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah atas dugaan penggunaan tanah Kemenkumham yang dijadikan bangunan tanpa izin.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun angkat bicara terkait pelaporan tersebut. Mahfud, dalam cuitannya heran bila penyelesaian masalah administrasi pemerintahan tersebut ke polisi.
"Diberitakan, Kemenkum HAM berselisih, saling lapor ke polisi dgn Walkot Tangerang krn penggunaan lahan utk bangunan pelayanan publik ," kata Mahfud dalam cuitannya diakun Twitternya @mohmahfudmd seperti dikutip TangerangNews, Selasa (16/7/2019).
Mahfud menyarankan permasalahan ini diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Ini, kan soal administrasi pemerintahan. Mengapa merepotkan polisi se-akan2 pidana? Hrs-nya ditempuh penyelesaian internal, administratiefberoep," sarannya.
Baca Juga :
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan pihaknya secara resmi melaporkan Arief ke Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota.
"Intinya bahwa kami dari Kementerian Hukum dan HAM memang mengadukan pihak Wali Kota karena telah melakukan pelanggaran hukum," ujar Bambang, Selasa (16/7/2019).
Bambang menuturkan pelaporan itu ihwal dugaan penggunaan tanah Kemenkumham oleh Pemerintah Kota Tangerang yang dijadikan bangunan tanpa izin.
"Ya, banyak penguasaan lahan-lahan yang tidak sesuai peruntukannya," jelasnya.(RMI/HRU)
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
TODAY TAG
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang mulai memperkuat fasilitas kesehatan (faskes) sebagai upaya mengantisipasi potensi temuan penyebaran virus Nipah di wilayahnya.
Pemerintah Provinsi Banten turut membantu mengatasi sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dengan mulai mendistribusikan fasilitas Toren Pupuk Organik Cair (POC) dan sistem Biogas.
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
