Connect With Us

Anggota Legislatif PDIP se-Provinsi Banten Diingatkan Jangan Sombong

Achmad Irfan Fauzi | Minggu, 8 September 2019 | 17:40

Kegiatan Pembekalan dan Pemantapan Anggota DPRD se-Provinsi Banten Fraksi PDI Perjuangan, di Hotel Horison Grand Serpong, Kota Tangerang, Minggu (8/9/2019). (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com—Para kader PDI Perjuangan yang telah terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD di kabupaten dan kota se-Provinsi Banten, dibuat sadar untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dalam masa jabatan 2019-2024.

Sebanyak 118 peserta pun mengikuti pembekalan dan pemantapan Anggota DPRD se-Provinsi Banten Fraksi PDIP di Hotel Horison Grand Serpong, Kota Tangerang, Minggu (8/9/2019).

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengatakan, para anggota DPRD dari Fraksi PDIP harus sadar atas posisinya sebagai wakil rakyat. Sehingga, mesti mengedepankan kepentingan rakyat.

"Para anggota ini harus mulai menyadari posisinya. Sadar sebagai anggota dewan dan kader partai. Maka, jangan sombong," ujarnya.

Bambang juga ingin kader-kader PDIP yang menjadi anggota DPRD memiliki kualitas dalam mengemban amanah rakyat.

Pasalnya, ia menyebut perspektif politisi di mata publik kian tercemar akibat banyaknya politikus yang melakukan pelanggaran hukum.

Padahal, kata dia, konstitusi menempatkan politisi sebagai insan yang terhormat.

"Jika sudah sadar atas posisinya. Dengan demikian, dia bisa bawa diri dengan tepat dan pantas disebut anggota dewan. Sehingga nantinya akan hidup dalam peradaban politik yang baik," jelasnya.

Ketua DPD PDIP Provinsi Banten Ade Sumardi menuturkan, partai memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada para kader yang duduk menjadi wakil rakyat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam legislasi.

"Mereka dimantapkan posisinya. Mulai dari kontroling, membuat sebuah regulasi, hingga kerjasama dengan pemerintah demi memperjuangkan aspirasi rakyat," katanya.

Wakil Bupati Lebak ini menambahkan anggota DPRD adalah kepanjangan tangan dari partai. Sehingga, apapun keputusan dan kebijakan dari PDIP, para kader harus menjalankannya.

"Kalau tidak sesuai dengan kebijakan partai, berarti ke luar dari partai," pungkasnya.

PDIP menjadi partai pemenang pemilu 2019. Di Kota Tangerang sendiri, PDIP meraih tiket ketua DPRD setempat karena berhasil menyabet 10 kursi.

Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, partainya masih menerima kepercayaan dari masyarakat Kota Tangerang. Sehingga, kepercayaan yang sudah diberikan ini jangan sampai dikecewakan.

Untuk mensiasatinya, kata Gatot, para anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PDIP memberikan waktu khusus kepada masyarakat untuk menyerap aspirasinya.

"Kami wajibkan setiap sepekan sekali menyediakan waktu untuk masyarakat," pungkasnya.(RAZ/RGI)

KOTA TANGERANG
Ini Syarat dan Ketentuan Sekolah Swasta Gratis di Kota Tangerang 

Ini Syarat dan Ketentuan Sekolah Swasta Gratis di Kota Tangerang 

Kamis, 11 Juni 2026 | 05:15

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui program Sekolah Swasta Gratis yang diperuntukkan bagi siswa di jenjang SD Swasta/MI serta SMP Swasta/MTs yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

KAB. TANGERANG
Antrean Pertamax di SPBU Tangerang Sepi Gegara Harga Naik, Warga Terpaksa Pakai Pertalite

Antrean Pertamax di SPBU Tangerang Sepi Gegara Harga Naik, Warga Terpaksa Pakai Pertalite

Rabu, 10 Juni 2026 | 21:31

Kenaikan harga yang terjadi pada bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memunculkan keluhan dari sebagian warga Kabupaten Tangerang.

TOKOH
Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Rabu, 3 Juni 2026 | 15:53

Slamet Suradio, masinis yang selamat dari peristiwa tabrakan kereta api dalam Tragedi Bintaro 1987, meninggal dunia pada Rabu, 3 Juni 2026, dini hari.

NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill