Connect With Us

Revisi UU KPK Dinilai Melemahkan, Rektor UMT Setuju Koruptor Dihukum Mati

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 19 September 2019 | 16:41

| Dibaca : 3218

Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com—Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah menilai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dapat melemahkan kinerja lembaga anti rasuah ini. Ia malah setuju bila revisi peraturan berkaitan tentang hukuman mati bagi koruptor.

"Jadi, sebenarnya polemik revisi UU KPK itu sudah jelas-jelas hasil analisa kita ada 6 poin pelemahan," ujarnya kepada TangerangNews saat ditemui di kampus UMT, Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (19/9/2019).

Amarullah mengatakan, sejumlah pasal yang dapat melemahkan KPK adalah penetapan tersangka oleh KPK berdasarkan ketentuan hukum pidana, KPK menjadi lembaga pemerintah yang pegawainya berstatus ASN, pengangkatan Dewan Pengawas KPK.

Poin lainnya adalah penyidik KPK hanya boleh dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik PNS, KPK berwenang menerbitkan SP3 (penghentian perkara) untuk kasus yang tidak selesai dalam dua tahun, serta pemimpin KPK berusia minimal 50 tahun.

"Poin krusial adalah adanya dewan pengawas, soal SP3, dan ada beberapa hal yang justru itu akan membuat KPK menjadi tumpul," jelasnya.

Menurutnya, Dewan Pengawas KPK tidak perlu dibentuk. Sebab, kinerja KPK selama ini sudah mendapat pengawasan dari sejumlah lembaga termasuk oleh kepala negara.

"Sehingga tidak usah ada mata rantai birokrasi lainnya. Intinya, dalam konteks revisi UU KPK itu kita berharap poin-poin yang memberi kelemahan itu dihapus,"  ucapnya.

Amarullah menilai, UU KPK sebelum direvisi pun kasus korupsi masih belum dapat diberantas hingga akar-akarnya. Apalagi jika direvisi yang malah melemahkan KPK, kasus korupsi malah kian marak.

"Dengan UU KPK yang ada sekarang saja korupsi tidak bisa diberantas sedemikian signifikan, apalagi kalau ini sudah dilemahkan, ya, tambah bisa kewalahan negara ini," katanya.

Amarullah malah setuju bila revisi peraturan KPK berkaitan tentang hukuman mati bagi koruptor sehingga dapat memberantas praktik terlarang ini.

"Saya setujunya poin yang dimasukkan adalah koruptor dihukum mati, saya pasti dukung," tuturnya.

Amarullah juga menyebut lembaga KPK tidak boleh dimanfaatkan sebagai kekuatan politik. Terlebih dijadikan kendaraan politik bagi para pimpinan lembaga anti rasuah ini.

"Ini yang kita tidak mau bahwa KPK menjadi batu loncatan untuk menyantol ke siapa, maka dia pasti akan melakukan tindakan-tindakan diskriminasi secara hukum," pungkasnya.(MRI/RGI)

BANDARA
KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soetta

KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soetta

Rabu, 25 November 2020 | 13:18

TANGERANGNEWS.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Rabu (25/11/2020) dini hari

BISNIS
8 Tips Beli Mobil Bekas Saat COVID-19 Agar Keuangan Tidak Terganggu

8 Tips Beli Mobil Bekas Saat COVID-19 Agar Keuangan Tidak Terganggu

Minggu, 15 November 2020 | 20:09

TANGERANGNEWS.com-Beberapa orang mungkin berpikir, bahwa membeli mobil bekas untuk mobilitas sehari-hari tentu lebih untung karena menjadi solusi memiliki mobil dengan dana terbatas

HIBURAN
VIDEO : Pria Ini Kaget Lihat Tagihan Makan di Restoran Mewah

VIDEO : Pria Ini Kaget Lihat Tagihan Makan di Restoran Mewah

Minggu, 20 September 2020 | 11:50

TANGERANGNEWS.com-Video yang memperlihatkan seorang pia makan di restoran mewah viral di media sosial. Hal itu karena jumlah tagihan harga makanan yang fantastis, bahkan mengejutkan si pria tersebut

NASIONAL
Sinar Mas Kerja sama dengan Jepang, Garap Infrastruktur di Indonesia

Sinar Mas Kerja sama dengan Jepang, Garap Infrastruktur di Indonesia

Jumat, 13 November 2020 | 10:25

TANGERANGNEWS.com-Sinarmas Land Ltd, induk perusahaan PT Bumi Serpong Damai Tbk membentuk perusahaan patungan dengan Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN)

"Putuskan Hubungan pada orang palsu untuk alasan yang benar. Bukan memutuskan orang benar dengan alasan Palsu."

Rather Aadil