Connect With Us

Revisi UU KPK Dinilai Melemahkan, Rektor UMT Setuju Koruptor Dihukum Mati

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 19 September 2019 | 16:41

| Dibaca : 3090

Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com—Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah menilai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dapat melemahkan kinerja lembaga anti rasuah ini. Ia malah setuju bila revisi peraturan berkaitan tentang hukuman mati bagi koruptor.

"Jadi, sebenarnya polemik revisi UU KPK itu sudah jelas-jelas hasil analisa kita ada 6 poin pelemahan," ujarnya kepada TangerangNews saat ditemui di kampus UMT, Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (19/9/2019).

Amarullah mengatakan, sejumlah pasal yang dapat melemahkan KPK adalah penetapan tersangka oleh KPK berdasarkan ketentuan hukum pidana, KPK menjadi lembaga pemerintah yang pegawainya berstatus ASN, pengangkatan Dewan Pengawas KPK.

Poin lainnya adalah penyidik KPK hanya boleh dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik PNS, KPK berwenang menerbitkan SP3 (penghentian perkara) untuk kasus yang tidak selesai dalam dua tahun, serta pemimpin KPK berusia minimal 50 tahun.

"Poin krusial adalah adanya dewan pengawas, soal SP3, dan ada beberapa hal yang justru itu akan membuat KPK menjadi tumpul," jelasnya.

Menurutnya, Dewan Pengawas KPK tidak perlu dibentuk. Sebab, kinerja KPK selama ini sudah mendapat pengawasan dari sejumlah lembaga termasuk oleh kepala negara.

"Sehingga tidak usah ada mata rantai birokrasi lainnya. Intinya, dalam konteks revisi UU KPK itu kita berharap poin-poin yang memberi kelemahan itu dihapus,"  ucapnya.

Amarullah menilai, UU KPK sebelum direvisi pun kasus korupsi masih belum dapat diberantas hingga akar-akarnya. Apalagi jika direvisi yang malah melemahkan KPK, kasus korupsi malah kian marak.

"Dengan UU KPK yang ada sekarang saja korupsi tidak bisa diberantas sedemikian signifikan, apalagi kalau ini sudah dilemahkan, ya, tambah bisa kewalahan negara ini," katanya.

Amarullah malah setuju bila revisi peraturan KPK berkaitan tentang hukuman mati bagi koruptor sehingga dapat memberantas praktik terlarang ini.

"Saya setujunya poin yang dimasukkan adalah koruptor dihukum mati, saya pasti dukung," tuturnya.

Amarullah juga menyebut lembaga KPK tidak boleh dimanfaatkan sebagai kekuatan politik. Terlebih dijadikan kendaraan politik bagi para pimpinan lembaga anti rasuah ini.

"Ini yang kita tidak mau bahwa KPK menjadi batu loncatan untuk menyantol ke siapa, maka dia pasti akan melakukan tindakan-tindakan diskriminasi secara hukum," pungkasnya.(MRI/RGI)

HIBURAN
Masyarakat Padati Fasilitas Liburan di BSD City

Masyarakat Padati Fasilitas Liburan di BSD City

Kamis, 26 Desember 2019 | 15:02

TANGERANGNEWS.com-Sinar Mas Land memprediksi selama libur Natal dan Tahun Baru 2020 jumlah pengunjung mengalami lonjakan yang siginfikan terhadap sejumlah fasilitas liburan

OPINI
Merawat Integritas

Merawat Integritas

Minggu, 19 Januari 2020 | 12:59

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, mandiri

PROPERTI
Terbitnya Permen PUPR tentang P3SRS Bikin Penghuni Menjerit

Terbitnya Permen PUPR tentang P3SRS Bikin Penghuni Menjerit

Selasa, 26 November 2019 | 17:00

TANGERANGNEWS.com-Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PUPR No 23 tahun 2019 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) masih menjadi polemik. Sejumlah penghuni apartemen mengungkapkan

BISNIS
Cukup Rp158 Ribu, Bisa Makan Malam Barbeque Sepuasnya di Allium Tangerang Hotel

Cukup Rp158 Ribu, Bisa Makan Malam Barbeque Sepuasnya di Allium Tangerang Hotel

Minggu, 19 Januari 2020 | 13:53

TANGERANGNEWS.com-Allium Tangerang Hotel, untuk pertama kalinya meluncurkan “Friday Grill Night”, yaitu all you can eat barbeque yang berlaku

"Jangan hanya membicarakan rencana anda kepada orang lain. Tunjukkan pada mereka keberhasilan Anda. "

Mahesh Jerri