TANGERANGNEWS.com–Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang menyoroti sejumlah persoalan di momentum jelang hari jadi Kota Tangerang ke-27 tahun pada 28 Februari 2020 besok.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Hidayat mengatakan, usia 27 tahun bagi sebuah kota sudah memasuki dewasa dan matang dalam pengelolaan  pemerintahannya. 

"Kinerja pemerintahan kota sudah cukup baik. Kehangatan bermasyarakat dan perwajahan  kota sudah terlihat penataannya," ujarnya kepada TangerangNews, Kamis (27/2/2020). 

Namun, kata dia, perlu penegasan  motto 'Akhlaqul Karimah' sebagai realisasi dari visi Kota Tangerang.   Menurutnya,  Akhlaqul Karimah harus tercermin dari pimimpinan Kota Tangerang, sehingga akan mendorong kesholehan masyarakatnya. 

"Karena itu pimpinan itu sebagai cerminan bagi masyarakatnya," katanya. 

Ia menyebut, Kota Tangerang menjadi salah satu kota yang ditunjuk sebagai _pilot project _ekonomi syariah. Sehingga, kata dia, hal ini harus lebih terlihat arahnya. 

"Pembentukan UPZ di masjid dan musala dengan ATM beras cukup terasa. Meski belum optimal. Payung hukum atau perda ke arah pengembangan ekonomi syariah belum ada. Perlu dioptimalkan  ekonomi dan bisnis syariah," jelasnya. 

Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Baitul Maal wa Tamil (BMT)sebagai sektor keuangannya pun harus diwujudkan serta dikelola secara profesional. Hal ini demi memerangi bank keliling yang sangat meresahkan warga. 

Ia mengungkapkan potret kota harus ada pembenahan di berbagai sektor. Penataan taman kota secara fisik harus diiringi dengan taman  ekonomi untuk peningkatan  kesejahteraan warganya.

"Taman kesehatan untuk akses pelayanan ruang rawat inap dan mutu kesehatan warganya. Usulan pembangunan RSUD baru di lokus wilayah barat dan timur  Tangerang sudah menjadi keniscayaan," jelasnya. 

Ia juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Kota Tangerang dikala tingginya intensitas hujan. Menurutnya, dalam penanganan banjir, ketersedian perahu karet yang ada untuk evakuasi sangat tidak sebanding dan tidak dianggarkan.  

"Sementara dianggarkan Rp1,2 miliar untuk satu perahu wisata air kota. Harus ada perencanaan sistem drainase kota yang komprehensif dengan analisis empirik akademik penanganan banjir ini," ucapnya. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari 77,05 di 2017 menjadi 77,92 di 2018. Namun hal ini lebih rendah dari IPM provinsi sebesar 77,95 dan jauh dibanding dengan Tangerang selatan di  81,17.

"IPM Kota Tangerang berada diurutan 50-an kota se-Indonesia," tuturnya. 

Sementara keberhasilan di bidang hukum keamanan dengan menurunnya angka kriminalitas kota diangka 7, 69 persen dengan kasus menonjol yaitu pencurian. Ia menyebut hal ini patut diapresiasi. Disamping angka penderita Aids menurut Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Banten terbesar meskipun dibantah Pemkot Tangerang. 

"Data terakhir penderita HIV/Aids sebesar 161 orang dengan 77 orang meninggal dunia. Namun hal ini adalah puncak gunung es yang tak terlihat jauh lebih besar," paparnya. 

Ia menambahkan, sikap Pemkot Tangerang atas rencana pemerintah menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah belum tuntas.

"Ini kalah maju dengan provinsi Banten sebagai induknya. Dengan tetap mengakomodir tenaga honorer dengan hanya mengubah nomenklaturnya," katanya. 

Kesejahteraan guru pun harus ditingkatkan khususnya gaji insentif yang kini masih diangka Rp650 ribu perbulan. Angka ini diklaim masih kalah dengan gaji asisten rumah tangga sudah diatas Rp1 juta per bulannya.

"Jauh dari dengan kebutuhan hidup layak sebesar 4 juta," pungkasnya. (RAZ/RAC)