TANGERANGNEWS.com–Buruh yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makan Minuman (PP FSP RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sepakat menunda unjuk rasa atas penolakan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Omnibus Law Cipta Kerja.
Penundaan unjuk rasa yang diagendakan digelar hari ini, Rabu (18/3/2020) di gedung DPR RI, Jakarta tersebut untuk mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19) atau mendukung kebijakan social distancing.
"Unras kami undur sampai waktu yang belum ditentukan. Ini demi kesehatan bersama," ujar Yayan Supyan, Sekretaris Umum PP FSP RTMM-SPSI di Kota Tangerang.
Ia menyebut antusiasme para buruh menolak Omnibus Law Cipta sangat tinggi. Namun, para buruh juga menyadari kesehatan sangat penting di tengah-tengah pandemi Covid-19.
Meskipun unjuk rasa ditunda, kata dia, sejumlah spanduk penolakan Omnibus Law Cipta Kerja telah terpampang di depan gedung DPR RI.
"Kami tetap berkomitmen menolak Omnibus Law Cipta Kerja," jelasnya. (RAZ/RAC)
Jagat dunia maya tengah dihebohkan oleh kasus korupsi super besar yang terjadi baru-baru ini, yakni korupsi yang melibatkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, serta Helena Lim sosok yang terkenal sebagai crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK).
TODAY TAG
Baru-baru ini kembali mencuat maraknya praktik ilegal RT/RW Net. Sebab, praktik ilegal ini tak hanya merugikan penyelenggara jasa telekomunikasi, juga berdampak negatif bagi konsumen di Indonesia.
Tindak kejahatan dengan modus penipuan kian marak terjadi, salah satunya ialah mengaku sebagai petugas PLN.
Praja Muda Karana atau Pramuka merupakan gerakan kepanduan paling populer yang dicetuskan oleh Baden Powell.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
