Connect With Us

Check Point di Kota Tangerang Diganti Pos Pantau

Achmad Irfan Fauzi | Rabu, 3 Juni 2020 | 19:31

Personel Satpol PP tengah berjaga di salah satu pos pantau Kota Tangerang, Rabu (3/6/2020). (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com–Pemerintah Kota Tangerang memperpanjang pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai 14 Juni 2020 sesuai beleid (langkah yang ditempuh) Gubernur Banten.

Dalam penerapan PSBB tahap ketiga tersebut, check point yang menjadi titik operasi mendisiplinkan masyarakat kini diganti dengan pos pantau.

"Ya, check point sudah ditiadakan. Diganti dengan pos pantau," kata Wahyudi Iskandar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang kepada TangerangNews, Rabu (3/6/2020).

Wahyudi mengatakan titik-titik check point yang ditempatkan di lokasi perbatasan sudah ditiadakan. Kini, dioperasikan 27 titik pos pantau di lokasi keramaian masyarakat.

"Karena hasil evaluasi sekarang konsentrasinya beda, yaitu lebih fokus mendisiplinkan masyarakat di titik keramaian, seperti pasar," katanya.

Dalam pos pantau, petugas yang berjaga untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, TNI, dan Polri.

"Jadi, petugas di pos pantau ini memantau kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," tutur Wahyudi.

Ditiadakannya check point bukan berarti tidak menghiraukan operasi pembatasan kapasitas angkutan kendaraan. Wahyudi mengeklaim operasi kepatuhan kendaraan tetap berlangsung secara masif.

"Kalau pembatasan terhadap angkutan masih dengan pola sweeping dan patroli," pungkasnya. (RMI/RAC)

PROPERTI
Program Video Competition Sinar Mas Land Diganjar Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2026

Program Video Competition Sinar Mas Land Diganjar Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22:48

Sinar Mas Land kembali mengukuhkan prestasinya di bidang komunikasi korporasi dengan meraih Juara II Perhumas PR Excellence Awards 2026 untuk kategori Teknologi & Digital PR.

NASIONAL
MUI Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan hingga Perdagangan Vape

MUI Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan hingga Perdagangan Vape

Selasa, 10 November 2026 | 19:22

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape berstatus hukum haram.

OPINI
Ketika Politik Kita Lebih Gelap dari Drama Korea di Bulan Pahlawan

Ketika Politik Kita Lebih Gelap dari Drama Korea di Bulan Pahlawan

Selasa, 10 November 2026 | 21:41

Bagi para penikmat serial drama Korea bertema politik dan hukum—seperti Stranger (Secret Forest), Chief of Staff, atau Designated Survivor: 60 Days—adegan ruang gelap yang dipenuhi monitor, perwira tinggi yang saling melirik penuh rahasia

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill