Menaker Tegaskan AI Bukan Penyebab Utama PHK
Selasa, 28 Juli 2026 | 20:15
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence /AI) kerap dianggap sebagai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan.
TANGERANGNEWS.com–Oknum koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) diduga menyunat habis dana bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyelewengan dana bansos tersebut dialami KPM berinisial LLS, warga RT 1/3, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Menurut, Asiah, Ketua RT 1/3 Kelurahan Poris Plawad Indah, dana bansos dari program Kementerian Sosial senilai Rp600 ribu yang menjadi hak penerima setiap bulannya, ternyata tak pernah diterima LLS.
"Ya, benar dia tidak menerima uang bansos dari tahun 2016," ujarnya membenarkan saat dikonfirmasi TangerangNews, Senin (29/6/2020).
Terungkapnya praktek sunat dana bansos yang diduga dilakukan oknum koordinator PKH ini, setelah pihak LLS mencetak salinan rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Juni 2020.
Ternyata, LLS selama ini hanya menerima bansos berupa sembako. Sedangkan dana langsung tunai yang dipegang koordinator PKH tidak pernah sampai kepadanya.
"Oknumnya itu tidak pernah melaporkan ke LLS. Dia itu hanya bilang ke LLS kalau setiap bulan tidak pernah ada saldo," ucap Asiah yang juga keponakan LLS ini.
LLS pun geram dan merasa curiga dengan oknum tersebut. Dia pun mencetak salinan rekeningnya. Hingga akhirnya terungkap direkeningnya terdapat saldo Rp600 ribu per bulan.
Asiah menduga masih ada sejumlah warganya yang juga KPM mengalami hal serupa ini. "Kalau LLS perkembangannya sudah damai musyawarah. Jadi, oknumnya akan ganti dan sudah kasih panjar (uang muka) Rp1 juta kepada LLS," tuturnya.
Sementara itu, Lurah Poris Plawad Indah Kundarto membenarkan jika dana bansos LLS disunat oknum koordinator PKH. "Ya, kami sudah memfasilitasi persoalan ini," katanya.
Dia menyebut pihak kelurahan sedang membentuk tim untuk menelusuri apakah ada KPM lainnya yang mengalami nasib serupa dengan LLS. (RAZ/RAC)
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence /AI) kerap dianggap sebagai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan.
TODAY TAGBesarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews