Connect With Us

PKH Kota Tangerang Akui Penyelewengan Dana Bansos, Tapi...

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 29 Juni 2020 | 19:47

Ilustrasi Bantuan Sosial. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com–Koordinator PKH Kota Tangerang angkat bicara soal penyunatan dana bantuan sosial (bansos) yang dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berinisial LLS, warga RT 1/3 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Ketua Koordinator PKH Kota Tangerang, Syafei membenarkan adanya penyelewengan penyaluran dana bansos tersebut.

Namun, dia membantah jika pelaku penyunatan adalah koordinator atau pendamping PKH.

Dia menyebut pelakunya adalah wanita berinisial WS, warga Poris Plawad Indah, yang merupakan Ketua Kelompok KPM RW 3.

"Itu dilakukan oleh oknum ketua kelompok," ujarnya kepada TangerangNews, Senin (29/6/2020). 

Syafei telah mengintruksikan pendamping PKH setempat untuk meminta oknum ketua kelompok KPM tersebut diganti karena sudah menyelewengkan dana bansos ini. 

"Saya intruksikan kepada pendamping PKH agar mengganti ketua kelompok yang sudah berbuat nakal dan agar lebih mewaspadai para ketua kelompok yang lain," katanya. 

Menurutnya, kasus ini telah berakhir damai. Antara oknum ketua kelompok KPM dengan LLS sudah membuat surat pernyataan musyawarah di kantor Kelurahan Poris Plawad Indah. 

Adapun dalam salinan surat pernyataan tersebut, oknum ketua kelompok KPM yang mengakui perbuatannya tersebut akan mengganti uang bansos kepada LLS sebesar Rp10 juta dengan pelunasan selama empat bulan. 

Sebelumnya, Ketua RT 1/3 Kelurahan Poris Plawad Indah, Asiah mengatakan, dana bansos senilai Rp600 ribu setiap bulan yang menjadi hak penerima program Kementerian Sosial tersebut tak pernah diterima LLS sejak 2016.

Terungkapnya 'penggorokan' dana bansos yang diduga dilakukan oknum setelah pihak LLS mencetak salinan rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Juni 2020. 

"Jadi, dia tidak menerima uang bansos dari tahun 2016," kata Asiah yang juga keponakan LLS ini. 

Ternyata, LLS selama ini hanya menerima bansos berupa sembako. Sedangkan dana langsung tunainya melalui rekening KKS yang dipegang oknum ketua kelompok tidak dia terima. 

"Oknumnya itu tidak pernah melaporkan ke LLS. Oknum itu hanya bilang ke LLS kalau setiap bulan tidak pernah ada saldo," ucapnya.

LLS pun geram. Dia curiga dengan oknum tersebut. Dia pun mencetak salinan rekeningnya. Hingga akhirnya terungkap direkeningnya ini setiap bulannya terdapat saldo Rp600 ribu.

Asiah menduga masih ada sejumlah warganya yang juga KPM mengalami hal serupa ini.

"Kalau LLS perkembangannya sudah damai, musyawarah. Jadi, oknumnya akan diganti dan sudah memberikan uang dimuka sebesar Rp1 juta kepada LLS," tuturnya. (RMI/RAC)

TEKNO
Cegah Serangan Siber PHP2Shell, Pemkot Tangerang Amankan 157 Aplikasi

Cegah Serangan Siber PHP2Shell, Pemkot Tangerang Amankan 157 Aplikasi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 22:21

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan pelayanan publik berbasis digital tetap berjalan lancar. Pemkot juga menjamin seluruh data pribadi masyarakat berada dalam kondisi aman

TANGSEL
Musim Hujan Tiba, Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir hingga Penyebaran Penyakit

Musim Hujan Tiba, Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir hingga Penyebaran Penyakit

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:36

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memperketat mitigasi banjir sekaligus kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit seiring meningkatnya intensitas hujan di wilayahnya.

NASIONAL
Polisi Selidiki Viral Teh Kemasan Berbusa yang Dibagikan ke Massa Aksi 28 Oktober

Polisi Selidiki Viral Teh Kemasan Berbusa yang Dibagikan ke Massa Aksi 28 Oktober

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:04

Polda Metro Jaya akan menyelidiki viralnya video teh kemasan berbusa yang beredar di media sosial setelah aksi penyampaian aspirasi pada 28 Oktober 2026.

KAB. TANGERANG
Bapenda Tangerang Sebut Aturan LSD Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah dari Properti dan Investasi

Bapenda Tangerang Sebut Aturan LSD Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah dari Properti dan Investasi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19:14

Regulasi lahan sawah dilindungi (LSD) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 berpotensi memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang pada 2027 mendatang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill