Connect With Us

Didampingi KPK, Kota Tangerang Bahas Pemanfaatan Aset Milik Angkasa Pura II

Advertorial | Selasa, 3 November 2020 | 19:23

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah, Kepala Koordinator Wilayah 2 KPK RI Asep Rahmat, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) M Awauddin, serta Bupati Tangerang Ahmed Zaky Iskandar saat berswa foto bersama, Tangerang, Selasa (3/11/2020). (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com–Pemerintah Kota Tangerang bersama dengan PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan pembahasan bersama terkait optimalisasi aset lahan milik PT Angkasa Pura II (Persero) di wilayah Kota Tangerang.

Rapat pembahasan tersebut difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dihadiri oleh Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah, Kepala Koordinator Wilayah 2 KPK RI Asep Rahmat, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) M Awauddin, serta Bupati Tangerang Ahmed Zaky Iskandar.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengharapkan, agar rapat pembahasan bersama ini dapat memberikan hasil positif dalam percepatan proses pembangunan di wilayah Kota Tangerang.

"Terutama di aset - aset milik AP II yang berada di Kota Tangerang,"

"Misalnya, jalan yang setiap hari dimanfaatkan oleh masyarakat," ungkap Arief dalam rapat yang berlangsung di Auditorium 1 Gedung 600 PT. Angkasa Pura II (Persero), Tangerang, Selasa (3/11).

Arief menjabarkan saat ini kondisi jalan yang sebagian aset PT Angkasa Pura II yang ada di wilayah Kota Tangerang dalam kondisi rusak berat akibat dari mobilisasi kendaraan bertonase tinggi yang melintas untuk pembangunan proyek strategis nasional.

"Kami berharap aset - aset itu bisa dihibahkan, agar Kota Tangerang bisa lakukan strategi pembangunan untuk memperbaiki jalan yang rusak," jabarnya.

Selain itu, Wali Kota juga mengharapkan adanya kolaborasi antara PT. Angkasa Pura II dengan Pemkot Tangerang di bidang pemanfaatan aset milik AP II yang berada di wilayah Kota Tangerang.

"Salah satunya terkait rencana pembangunan sport center, tentunya untuk kepentingan masyarakat," harap Arief.

Sementara itu, Kepala Korwil 2 KPK RI Asep Rahmat menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Tangerang yang menunjukan kemajuan sangat pesat dalam menyelesaikan pemanfaatan aset yang akan digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang

"KPK akan melakukan koordinasi ke Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan setelah mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan dimaksud dari Para Pihak," jelas Asep.

Terkait pembangunan sport center, Asep menuturkan KPK mendorong PT Angkasa Pura II dapat berkomitmen dengan Pemkot Tangerang untuk saling mendukung kemudahan proses administrasi perizinan investasi, pengamanan dan birokrasi terkait dengan pemanfaatan aset milik PT Angkasa Pura II.

"PT Angkasa Pura II (Persero) dan Pemerintah Kota Tangerang untuk mempersiapkan kajian pemanfaatan aset untuk rencana pembangunan sport center," pungkas Asep. (ADV)

TOKOH
KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

Senin, 7 September 2026 | 15:29

‎Ulama kondang asal Kabupaten Tangerang KH. Ahmad Fudholi meninggal dunia setelah menjalani perawatan pascakecelakaan di Tol Tangerang-Merak.

WISATA
Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40

Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

OPINI
Membaca Gibran, Rocky Gerung, dan Riuh Netizen

Membaca Gibran, Rocky Gerung, dan Riuh Netizen

Rabu, 7 Oktober 2026 | 20:25

Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.

NASIONAL
Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Rabu, 7 Oktober 2026 | 21:41

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill