TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 33.832 pelaku usaha mikro di Kota Tangerang yang mengajukan permohonan bantuan permodalan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kementerian Koperasi dan UKM, tengah disurvei.
Survei lapangan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang ini untuk menyeleksi UMKM mana yang dianggap layak mendapat bantuan.
Puluhan ribu UMKM ini sebelumnya telah mendaftar secara online melalui Aplikasi Sabakota sejak tanggal 20 Oktober 2020 hingga 12 November 2020.
Setelah terdaftar, tahap selanjutnya yakni mereview data pendukung atas permohonan pelaku UMKM tersebut hingga 15 November 2020.
“Lalu dilanjutkan dengan survey lapangan oleh Pemkot melalui Binwil oleh pegawai hingga 24 November,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Tangerang, Katrina Iswandari seperti yang dilansir dari Antaranews, Selasa (24/11/2020).
Jika berkas pemohon dinyatakan lolos hasil review dan survei, menurut Katrina maka akan diusulkan ke kementerian mulai tanggal 25 November hingga 27 November 2020.
Bagi pelaku usaha mikro yang telah melakukan pendaftaran secara online maka diminta untuk tetap menunggu informasi lanjutan. “Saat ini Pemkot sedang mempercepat proses survey ke lapangan dalam memastikan kecocokan data,” jelasnya.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah Sebelumnya menuturkan bila bantuan program ini adalah upaya pemerintah membantu pelaku UMKM tetap berwirausaha di masa pandemi. Selain itu juga ditujukan bagi juga warga yang kena PHK dan memilih untuk berjualan. (RAZ/RAC)
Fenomena atau fomo bagi generasi muda itu berdampak pada kesehatan mental yang artinya yang di mana media digital saat ini media sosial itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari
TODAY TAG
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI), Taruna Ikrar mengungkapkan ada sebanyak 263.000 link penjualan kosmetik ilegal yang telah beredar di seluruh wilayah Indonesia.
Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews