Tokopedia Dikabarkan Bakal PHK Besar-besaran 90 Persen Karyawan
Kamis, 2 Juli 2026 | 12:04
Platform e-commerce Tokopedia dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar.
TANGERANGNEWS.com-Ketua MPD PKS Kota Tangerang Hilmi Fuad menyampaikan tanggapannya terkait insiden banjir di sejumlah titik Kota Tangerang.
Alih-alih Kota Tangerang memiliki salah satu moto liveable atau layak huni, tetapi menurut Hilmi pada kenyataannya kota ini tidak layak huni.
"Itu ternyata kota enggak layak huni. Apalagi ada 300 titik genangan," ujarnya dalam usai pelantikan pengurus PKS Kota Tangerang periode 2020-2025 di bilangan Jatiuwung, Sabtu (20/2/2021).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Banten ini mengatakan, solusi mengatasi banjir harus ada kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Tapi ini sekarang belum ada keserasian," katanya.
Hilmi juga mengatakan, kepala daerah perlu memiliki visi jangka panjang terutama dalam hal mencegah dan mengatasi banjir.
"Pemerintah harus punya jalan keluarnya," ungkapnya.
Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arief Wibowo menuturkan, PKS telah membentuk 13 posko tanggap bencana untuk membantu penanganan bencana termasuk banjir ini.
"Relawan kami juga sudah turun. Kami salurkan bantuan makanan siap saji untuk warga terdampak banjir," tuturnya.
Arief menyebutkan, pihaknya juga sedang memetakan solusi infrastruktur untuk pencegahan banjir.
"Maka, kami minta ke Komisi IV untuk ada sumur resapan," imbuhnya.
Seperti diketahui, sejumlah titik di Kota Tangerang kebanjiran. Seperti di Ciledug Indah dan Garden City yang terendam air paling tinggi dua meter.
Platform e-commerce Tokopedia dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar.
TODAY TAGDemo yang digelar Mahasiswa beberapa waktu lalu, terkait protes kenaikan harga BBM menunjukan jika kenaikan harga BBM menjadi masalah besar di negeri ini, membuat kehidupan masyarakat bertambah sulit.
Slamet Suradio, masinis yang selamat dari peristiwa tabrakan kereta api dalam Tragedi Bintaro 1987, meninggal dunia pada Rabu, 3 Juni 2026, dini hari.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah merumuskan skema kebijakan untuk merespons sejumlah keluhan yang disampaikan oleh komunitas pengemudi ojek online (ojol) roda dua dan roda empat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews