Pengurus dan kader DPC Partai Demokrat Kota Tangerang saat menyampaikan sikap menolak KLB Deli Serdang, Minggu (7/3/2021).
(@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )
TANGERANGNEWS.com-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Tangerang menyatakan sikap terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Dari awal terjadi riak-riak hingga saat ini kami menyatakan sikap solid mendukung Ketua Umum kami yakni Agus Harmurti Yudhoyono (AHY)," ujar Baihaki, Ketua DPC Demokrat Kota Tangerang, Minggu (7/3/2021).
Baihaki menegaskan, pihaknya menolak KLB yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum.
"Kami tolak KLB Moeldoko. Jangan ada yang coba obok-obok partai kami ini. Kalau masih terus dilakukan itu maka kami akan lawan," ucapnya.
Baihaki menyebut pada hari ini seluruh anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi Demokrat berkumpul. Begitu juga 13 cabang kecamatan mau pun organisasi sayap partai.
"Kalau ada kader yang mencatut nama DPC Kota Tangerang, kami akan menempuh jalur hukum," kata Baihaki.
Begitu juga dengan kader yang membandel. Maka akan diberikan sanksi tegas.
"Sanksinya kami pecat. Di Kota Tangerang tidak ada Demokrat yang dualisme. Semua di sini solid mendukung AHY," pungkasnya. (RAZ/RAC)
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Tangerang melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Tangerang, Kamis 13 Agustus 2026.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""