Connect With Us

Mafia Tanah di Tangerang Tak Tersentuh, Langkah Tegas Presiden Jokowi Dinanti

Achmad Irfan Fauzi | Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:34

| Dibaca : 1832

Warga sekitar saat berunjuk rasa terkait mafia tanah di Tangerang. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Langkah tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dinantikan dalam melaksanakan reformasi agraria.

Pasalnya, refirmasi agrarira yang digadang-gadang pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan sengketa tanah belum terlaksana dengan baik.

Sebab, praktik mafia tanah atau ‘tuan-tuan tanah’ masih saja terjadi, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.

“Sudah lebih dari 16 tahun saya berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia dan saya melihat walau sudah ada Reforma Agraria para tuan-tuan tanah bukannya menghilang,” ungkap Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. dr Darwin Ginting.

“Sebaliknya justru praktik mafia tanah di Indonesia sudah sangat menggila. Bahkan ada tuan tanah yang menguasai lahan hingga ribuan hektar,” tambahnya dalam diskusi ‘Mengungkap Akal Bulus Mafia Tanah’ yang digelar Forum Diskusi Wartawan Tangerang (FDWT) secara daring belum lama ini. 

Menurut Darwin, pemberantasan praktik mafia tanah bukanlah perkara mudah lantaran mereka diduga telah berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum serta yang mengurusi Pertanahan. 

“Mafia tanah itu tidak terlihat namun dia ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum-oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Wakil Ketua Tim Pakar Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ini. 

Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyayangkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah yang kurang ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum. 

Menurutnya, keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang terkesan tidak serius, karena hingga kini belum ada satupun pelaku pun yang tersentuh hukum.

“Saya heran, khusus di Pantura Kabupaten Tangerang ini walau terdapat banyak korban dengan luasan lahan yang sangat luas namun para mafia tanah ini seolah belum tersentuh hukum,”ujar Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.

Adib menambahkan, konflik agraria di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang berlarut-larut meski masyarakat telah mengadu ke berbagai instansi hingga ke pemerintah daerah, BPN, Kemenko Polhukam dan DPR RI.

“Praktik mafia tanah tidak bisa berjalan sendiri, dengan mandeknya penanganan kasus penyerobotan hak atas tanah di Pantura ini memperkuat dugaan saya akan adanya keterlibatan oknum-oknum di pemerintahan, BPN hingga aparat hukum,” tuturnya.

Dirinya berharap ada langkah tegas dari Presiden Jokowi dalam penanganan kasus mafia tanah ini khususnya di wilayah Pantura Tangerang. 

“Jika praktik mafia tanah ini bisa diberantas akan menjadi sejarah manis bagi Pemerintahan Jokowi,” tandasnya.

Berbeda dengan Pengamat Politik dan Komunikolog, Tamil Selvan. Dalam kasus ini dia menyarankan agar para korban mafia tanah bersatu dalam memperjuangkan hak atas lahannya.

Salah satunya melakukan gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat yang telah mengeluarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bahkan sertifikat di atas lahan milik warga.

“Patut pertanyakan apakah keluarnya NIB bahkan sertifikat di atas lahan milik warga ini unsur ketidaksengajaan atau memang pesanan dari para mafia tanah,”ujarnya.

Tamil juga mempertanyakan kinerja BPN terkait adanya penguasaan lahan yang sangat besar oleh perorarangan. Padahal katanya, di dalam UU Agraria terdapat batasan penguasaan tanah oleh perorangan terlebih di lokasi-loksi yang padat penduduk.

“Terlepas itu hasil merampas atau membeli,  bagaimana bisa di wilayah 4 kecamatan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang ada beberapa nama yang mampu menguasai hingga ratusan hektar lahan dan itu muncul di website resmi BPN. Ini yang harus kita pertanyakan kepada BPN terkait penegakan UU Agraria,” tegasnya.

Senada disampaikan Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Kendi Budiharjo.

Menurutnya banyak masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah namun harus kehi

KOTA TANGERANG
Ayo Ikut Job Fair Virtual Kota Tangerang Besok, Ada 1.237 Loker

Ayo Ikut Job Fair Virtual Kota Tangerang Besok, Ada 1.237 Loker

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:19

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan gencar menekan angka pengangguran dengan menggelar job fair virtual

OPINI
Antara Pandora Papers, UU HPP & Tax Amnesty II: Pajak Disayang, Pajak Dikemplang

Antara Pandora Papers, UU HPP & Tax Amnesty II: Pajak Disayang, Pajak Dikemplang

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:47

TANGERANGNEWS.com-Mantan Presiden Amerika yang juga pengusaha, Donald Trump, menyatakan, orang kaya yang bisa menggelapkan harta agar bebas dari pajak adalah smart people

WISATA
Keren, Cikolelet Serang Masuk 50 Besar Desa Wisata Terbaik se-Indonesia

Keren, Cikolelet Serang Masuk 50 Besar Desa Wisata Terbaik se-Indonesia

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 16:59

TANGERANGNEWS.com-Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Banten, terpilih menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik se-Indonesia dalam Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)

BANDARA
Ini Kriteria Penumpang Bisa Tes PCR Hasil 3 Jam di Bandara Soekarno-Hatta

Ini Kriteria Penumpang Bisa Tes PCR Hasil 3 Jam di Bandara Soekarno-Hatta

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:43

TANGERANGNEWS.com-Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, memberi layanan tes COVID-19 dengan metode RT-PCR di Airport Health Center (AHC) yang hasilnya dapat diketahui 3 jam saja

"Membuat Janji dan Menepatinya adalah cara terbaik membangun merek"

Seth Godin