Connect With Us

Alasan Ketua DPRD Kota Tangerang Pesan Baju Dinas Jutaan karena Naik Berat Badan

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 10 Agustus 2021 | 20:20

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang saat jumpa pers di Ruang Badan Musyawarah Gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa 10 Agustus 2021. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengungkap alasan melakukan pengadaan pakaian dinas yang anggarannya sampai ratusan juta rupiah.

Gatot menjelaskan, pengadaan baju dinas baru dilakukan untuk anggota DPRD Kota Tangerang setiap tahun. Menurutnya, pengadaan pakaian baru anggota dewan setiap daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017.

"Itu memang sudah menjadi hak kita setahun sekali. Semuanya sudah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017," ujarnya dalam jumpa pers, Selasa 10 Agustus 2021.

Gatot menyebut, terlebih bentuk badan anggota dewan setiap tahunnya bisa berubah. Bahkan, Gatot sendiri mengaku tubuhya bertambah gemuk. Sehingga, perlu melakukan pembaruan baju dinas meski dalam suasana pandemi COVID-19.

Baca Juga :

"Ukuran baju kita kadang badan berkembang. Jujur saja saya naik dua kilo," ungkapnya.

Meski demikian, Gatot mengaku rela pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD Kota Tangerang untuk tahun ini yang dianggarkan ratusan juta rupiah dibatalkan setelah ramai diperbincangkan.

"Secara politik, kami hari ini sudah sepakat untuk pengadaan baju dinas kita batalkan," pungkasnya.

OPINI
Membaca Gibran, Rocky Gerung, dan Riuh Netizen

Membaca Gibran, Rocky Gerung, dan Riuh Netizen

Rabu, 7 Oktober 2026 | 20:25

Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

NASIONAL
Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Rabu, 7 Oktober 2026 | 21:41

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill