Connect With Us

IAKMI: Kasus Meningkat, Kebijakan PJJ di Kota Tangerang Harus Dilakukan

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 31 Januari 2022 | 12:02

Ketua IAKMI Kota Tangerang Selatan Mustakim. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kota Tangerang Selatan mendukung langkah pemerintah daerah yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah mengantisipasi terjadinya ledakan kasus Covid-19 dan melindungi siswa dari penularan.

"Kebijakan Pemerintah Daerah yang menerapkan PJJ sudah tepat melihat hasil kondisi saat ini. PJJ adalah upaya mencegah terjadinya klaster lebih lagi," kata Mustakim, Ketua IAKMI Kota Tangerang Selatan, Senin 31 Januari 2022.

Munculnya klaster di sekolah, kata dia, perlu diantisipasi secara dini oleh pemerintah daerah sedini mungkin. Langkah ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah di Tangerang Raya ketika hasil surveilans aktif yang dilakukan menemukan adanya klaster.

Apalagi penghentian sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) oleh pemda diperbolehkan oleh Kementerian Pendidikan sesuai dengan aturan yang ada dalam melindungi warga dari penularan.

Namun demikian, penghentian sementara PTM harus diimbangi juga dengan informasi kembali dilaksanakannya PTM. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada wali murid. Pasalnya, PTM merupakan konsep belajar yang optimal dan banyak diharapkan orang tua.

"Ada aturan penutupan PTM sesuai arahan dari Kemendikbud. Hal ini juga bisa dilakukan agar orang tua memiliki informasi sampai kapan penghentian PTM," katanya.

Bagi daerah yang masih melaksanakan PTM, pihaknya berharap agar pengawasan lapangan semakin ditingkatkan. Dinas Pendidikan dituntut secara aktif melakukan pemantauan dan testing kepada seluruh warga sekolah tanpa kecuali.

Bahkan jika ditemukan adanya kasus, maka pemda harus segera menghentikan sementara PTM dan menerapkan PJJ. Lalu dilakukan juga testing secara menyeluruh agar penularan dapat dicegah.

"Kasus klaster sekolah ini sudah terjadi di semua wilayah dan ada daerah yang telah memberlakukan PJJ. Maka pemda jangan segan membuat keputusan PJJ jika memang diperlukan," katanya.

NASIONAL
PMK Baru Atur Pencairan Dana Desa Wajib Sertakan Pembentukan Koperasi Merah Putih

PMK Baru Atur Pencairan Dana Desa Wajib Sertakan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Kamis, 27 November 2025 | 10:59

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengubah ketentuan pencairan dana desa melalui PMK Nomor 81 Tahun 2025.

KOTA TANGERANG
Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kepala Bapenda Banten Tinjau Samsat Cikokol

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kepala Bapenda Banten Tinjau Samsat Cikokol

Kamis, 27 November 2025 | 20:00

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusuma, melakukan peninjauan pelayanan di Kantor Samsat Cikokol, Kota Tangerang, Kamis 27 November 2025.

MANCANEGARA
Zohran Mamdani Diproyeksikan Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York 

Zohran Mamdani Diproyeksikan Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York 

Rabu, 5 November 2025 | 12:34

Nama Zohran Mamdani menjadi sorotan dunia usai hasil proyeksi pemilu menunjukkan dirinya unggul jauh dalam pemilihan Wali Kota New York.

PROPERTI
Catat Penjualan Positif Sepanjang Tahun, ModernCikande Raih Penghargaan PIA 2025 dan 

Catat Penjualan Positif Sepanjang Tahun, ModernCikande Raih Penghargaan PIA 2025 dan 

Rabu, 26 November 2025 | 14:52

Kawasan industri ModernCikande Industrial Estate (MCIE) l dinobatkan sebagai peraih penghargaan Properti Indonesia Award 2025 untuk kategori Property Development – Industrial Estate Development

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill