Connect With Us

IAKMI: Kasus Meningkat, Kebijakan PJJ di Kota Tangerang Harus Dilakukan

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 31 Januari 2022 | 12:02

Ketua IAKMI Kota Tangerang Selatan Mustakim. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kota Tangerang Selatan mendukung langkah pemerintah daerah yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah mengantisipasi terjadinya ledakan kasus Covid-19 dan melindungi siswa dari penularan.

"Kebijakan Pemerintah Daerah yang menerapkan PJJ sudah tepat melihat hasil kondisi saat ini. PJJ adalah upaya mencegah terjadinya klaster lebih lagi," kata Mustakim, Ketua IAKMI Kota Tangerang Selatan, Senin 31 Januari 2022.

Munculnya klaster di sekolah, kata dia, perlu diantisipasi secara dini oleh pemerintah daerah sedini mungkin. Langkah ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah di Tangerang Raya ketika hasil surveilans aktif yang dilakukan menemukan adanya klaster.

Apalagi penghentian sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) oleh pemda diperbolehkan oleh Kementerian Pendidikan sesuai dengan aturan yang ada dalam melindungi warga dari penularan.

Namun demikian, penghentian sementara PTM harus diimbangi juga dengan informasi kembali dilaksanakannya PTM. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada wali murid. Pasalnya, PTM merupakan konsep belajar yang optimal dan banyak diharapkan orang tua.

"Ada aturan penutupan PTM sesuai arahan dari Kemendikbud. Hal ini juga bisa dilakukan agar orang tua memiliki informasi sampai kapan penghentian PTM," katanya.

Bagi daerah yang masih melaksanakan PTM, pihaknya berharap agar pengawasan lapangan semakin ditingkatkan. Dinas Pendidikan dituntut secara aktif melakukan pemantauan dan testing kepada seluruh warga sekolah tanpa kecuali.

Bahkan jika ditemukan adanya kasus, maka pemda harus segera menghentikan sementara PTM dan menerapkan PJJ. Lalu dilakukan juga testing secara menyeluruh agar penularan dapat dicegah.

"Kasus klaster sekolah ini sudah terjadi di semua wilayah dan ada daerah yang telah memberlakukan PJJ. Maka pemda jangan segan membuat keputusan PJJ jika memang diperlukan," katanya.

BANTEN
695 Koperasi Merah Putih di Banten Telah Beroperasi, 540 Belum Memiliki Gerai

695 Koperasi Merah Putih di Banten Telah Beroperasi, 540 Belum Memiliki Gerai

Minggu, 17 Mei 2026 | 15:52

Gubernur Banten Andra Soni menyebut sebanyak 695 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya telah resmi beroperasi.

AYO! TANGERANG CERDAS
Siswa Miskin 90 Persen Berpeluang Tembus Masuk Sekolah Favorit Pada SPMB 2026

Siswa Miskin 90 Persen Berpeluang Tembus Masuk Sekolah Favorit Pada SPMB 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 08:18

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengklaim siswa dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk masuk sekolah yang diinginkan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

BISNIS
Warga Banten Makin Jarang Pakai Uang Tunai, Transaksi QRIS Tembus Rp34 Triliun

Warga Banten Makin Jarang Pakai Uang Tunai, Transaksi QRIS Tembus Rp34 Triliun

Kamis, 14 Mei 2026 | 14:20

Penggunaan pembayaran digital di Provinsi Banten terus melonjak sepanjang awal 2026. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten mencatat nilai transaksi menggunakan QRIS mencapai lebih dari Rp34 triliun.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill