TANGERANGNEWS.com-Sidang lanjutan perkara kebakaran Lapas Kelas I Tangerang dengan agenda tuntutan terhadap empat terdakwa di Pengadilan Negeri Tangerang ditunda, Selasa 12 Juli 2022.
Sidang tersebut ditunda lantaran jaksa penuntut umum (JPU) masih harus menyusun draf keterangan saksi yang belum selesai. Adapun sidang ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.
"Izin yang mulia, kami memohon maaf tuntutan belum siap, masih disusun," ungkap Adib, anggota JPU.
Ketua Majelis Hakim Aji Suryo menyetujui ditundanya sidang pembacaan tuntutan terhadap empat terdakwa diantaranya Suparto, Rusmanto, Yoga Wido Nugroho dan Panahatan Butar-Butar tersebut.
Majelis Hakim pun memberikan waktu hingga sepekan kedepan, atau sidang ditunda sampai 19 Juli 2022.
Adib mengaku akan mengusahakan yang terbaik untuk menyiapkan draft tuntutan pada pekan depan.
"Kami siapkan yang terbaik, karna memang keterangan para saksi-saksi yang banyak sekali, masih kami susun," jelas Adib.
Kuasa Hukum para terdakwa, Budi Haryadi mengaku, jalannya sidang baik penundaan ataupun berjalan lancar adalah bagian dari proses. Sehingga, keempat terdakwa yang didampinginya sudah mempersiapkan fisik dan mental sejak awal persidangan.
"Ini hal biasa dalam proses persidangan manapun, ini biasa terjadi. Jalani saja, ini sudah kami pegang sejak awal mulai persidangan," tutur Budi.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penemuan sesosok mayat bayi perempuan di teras Klinik Amalia, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews