TANGERANGNEWS.com-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang melibatkan pihak perguruan tinggi dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun tindaklanjut dari kerja sama ini akan terbentuk satuan tugas (satgas) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kampus.
"Hari ini, kami melaksanakan sosialisasi sekaligus deklarasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan tinggi," ujar Jatmiko, Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa 9 Agustus 2022.
Menurutnya, tujuan kegiatan ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi terhadap pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak di tingkat pendidikan tinggi di Kota Tangerang.
"Deklarasi ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan perguruan tinggi yang ada di Kota Tangerang," ungkapnya.
Dengan jumlah 28 perguruan tinggi di Kota Tangerang, kata Jatmiko, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak kampus untuk pembentukan satgas pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Jadi, selain ada satgas di tingkat kecamatan, kami juga secepatnya akan memiliki satgas di tingkat kampus," jelasnya.
Ia berpesan kepada masyarakat Kota Tangerang untuk tidak segan melapor jika melihat atau menjadi korban kekerasan. Pemerintah Kota Tangerang akan mendampingi seluruh prosesnya hingga selesai.
"Jika melihat atau menjadi korban kekerasan dapat melaporkan kepada kami melalui RT/RW ataupun satgas yang kami sediakan di 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang atau juga bisa ke P2TP2A. Semua pendampingan tidak akan dipungut biaya sepeserpun hingga selesai," pungkasnya.
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
TODAY TAG
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
PT MRT Jakarta resmi menggandeng tujuh pengembang properti besar untuk menjajaki pengembangan MRT lintas Timur–Barat Fase 2 yang menghubungkan Kembangan hingga Balaraja.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
