Connect With Us

DPRD Kota Tangerang Mengesahkan Dua Raperda

| Kamis, 22 September 2011 | 16:56

| Dibaca : 88385

Herry Rumawatine Ketua DPRD Kota Tangerang dan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. (tangerangnews / rangga)

 
TANGERANG- DPRD Kota Tangerang telah sepakat mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan perda tersebut.
 
Kedua perda tersebut adalah Perda retribusi jasa umum dan perda perubahan atas Perda nomor 6 Tahun 2009 tentang tata cara pembentukan Perda. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Dalam Rangka Penetapan Keputusan DPRD tentang dua Raperda Kota Tangerang tahun 2011 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Tangerang, Kamis (22/9).
 
Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine mengatakan, perda retribusi jasa usaha umum perlu disahkan untun keadilan dan ketertiban masyarakat, serta adanya kontribusi yang masuk ke kas daerah. Disebutkannya, yang termasuk dalam retribusi jasa usaha umum yakni, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi Terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan dan retribusi tempat rekreaksi dan olah raga.
 
“Raperda tersebut tersebut merupakan amanat dari UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kontribusi yang bisa didapatkan dari jasa usaha yang tercantum dalam perda ini sangat besar, Dengan adanya perda ini kita memiliki landasan kuat dan dasar dalam memungut retribusi,” tutur Herry.
 
Sedangkan perda perubahan atas Perda No. 6 /2009 tentang tata cara pembentukan Perda dibentuk agar tidak bertentangan dengan Undang-undang diatasnya yakni UU RI No 12/2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. “UU baru tersebut merupakan acuan baru pembentukan Perda yang lebih lengkap, detail dan meminimalisir multitafsir,” ungkapnya.
 
Sementara terkait retribusi terminal, Ketua Pansus II Perda Retribusi Jasa Usaha Aulia Epriya Kembara meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Tangerang lebih meningkatkan pelayanan di terminal. “Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pasalnya dari hasil sidak DPRD di Terminal Poris Plawad, masih banyak kekurangan yang kita temukan. Seperti toilet pria dan wanita yang tidak dipisah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi wanita,” tuturnya.
 
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Hapipi mengatakan, untuk dua raperda lain yang diajukan Pemkot yakni raperda retribusi golongan jasa usaha dan raperda retribusi tentang perizinan tertentu, belum disahkan karena masih dalam pembahasan dan pembentukan Pansus. “Kedua raperda tersebut nantu menyusul untuk diparipurnakan. Nanti akan dibentuk dulu Pansusnya untuk dibahas,” terasngnya.(RAZ)

MANCANEGARA
Utang Indonesia ke Luar Negeri Membengkak

Utang Indonesia ke Luar Negeri Membengkak

Rabu, 2 September 2015 | 11:01

TANGERANG - Data Bank Indonesia menyebutkan posisi terakhir utang luar negeri (ULN) Indonesia per Juni 2015 mencapai USD304,28 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar USD1,8 miliar dibandingkan dengan posisi Mei 2015 sebesar USD302,48 miliar.

BANDARA
Diganjar Pasal Pemerkosaan, Bos Pembius : Cuma dicolok

Diganjar Pasal Pemerkosaan, Bos Pembius : Cuma dicolok

Kamis, 3 September 2015 | 11:46

“Kalau yang di Banjar iya saya ‘gituin’ dua kali di rumahnya. Kalau yang di Kendal saya hanya colok-colok itunya di mobil,” ujar tersangka TS alias Bagus Waluyo yang aslinya berasal dari Desa Kuta Sari RT 2/5 Kecamatan Batu Raden, Jawa Tengah, Kamis (3/9)

HIBURAN
Musdalifah Tak Minta Harta Gono Gini

Musdalifah Tak Minta Harta Gono Gini

Rabu, 2 September 2015 | 12:09

TANGERANG – Rumah tangga Nassar dan Musdalifah akhirnya berujung di meja hijau. Setelah gugatan cerai dilayangkan pada 24 Juli lalu, Selasa (1/9) sidang perdana pun digelar di Pengadilan Agama Tangerang, Banten.

"A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty"

-Sir Winston Churchill-