Connect With Us

Buruh Tunggu Penerapan Upah Minimum Sektoral

| Kamis, 5 Januari 2012 | 17:02

| Dibaca : 91283

Buruh blokir jalan. (tangerangnews / dira)


TANGERANG
-Ratusan ribu buruh yang berada di Kabupaten dan Kota Tangerang menyambut gembira atas penerbitan SK Gubernur Banten  No 561/KEP.2-HUK/2012, tanggal 4 Januari 2012. Sebab, para pengusaha di kedua wilayah tadi wajib menerapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) kepada para buruh.

"Ini menjadi hadiah tahun baru buat kami. Karena Ibu Gubernur Banten, ternyata mendengar aspirasi kami selama ini," ucap Riden Hatam Azis, Ketua Aliansi Serikat Pekerja(SP) /Serikat Buruh (SB) se-Tangerang Raya, Kamis (5/1)

Menurut Riden, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sedang memperjuangkan pemberlakuan UMS, disamping revisi UMK 2012. Ternyata dari kebijakan yang dikeluarkan Atut itu, UMK 2012 tetap, untuk Kota Tangerang Rp 1,381 juta/bulan, dan Kabupaten Tangerang Rp1,379 juta/bulan. Namun Atut justru menerbitkab kebijakan mengenai penerapan UMS tadi.

Dengan adanya kebijakan itu, maka besaran gaji dari para buruh menjadi berbeda-beda sesuai klasifikasi industri atau sektor yang digeluti. Namun menurut Riden, jika diterapkan maka penghasilan buruh untuk wilayah Kota Tangerang berkisar Rp 1,605 juta - Rp 1,758 juta/bulan, sedangkan buruh Kabupaten Tangerang lebih rendah Rp 2.000.

"Itu kalau perhitungan kenaikkannya minimal lima persen dari UMK 2012 yakni Rp 1,381 juta untuk Kota Tangerang, dan Rp 1,379 juta untuk Kabupaten Tangerang," ucap Riden yang didampingi para pengurus Aliansi SP/SB se-Tangerang Raya.

Menurut Pramuji Adi Purnama, pengurus Aliansi SP/SB Tangerang Raya, dengan adanya kebijakan itu maka mau tak mau perusahaan harus menerapkannya. "Karena sudah ada klasifikasi industrinya, maka per Februari 2012 harus sudah diterapkan oleh pengusaha. Sebab aturannya sudah ada," ucapnya.

Jika UMS itu tidak diterapkan, kata Pramuji, kemungkinan besar buruh akan beraksi kembali, berupa demo dan mogok kerja. "Tentu akan ada gerakan lagi dari buruh. Sebab ini sudah ada aturannya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kota Tangerang, Gatot Purwanto, menyatakan dirinya belum tahu terkait terbitnya kebijakan Gubernur Banten soal UMS itu. "Saya baru tahu itu. Saya belum terima suratnya," ujarnya.(DRA)

OPINI
Earth Hour: Peringatan Bagi Manusia di Bumi

Earth Hour: Peringatan Bagi Manusia di Bumi

Rabu, 4 April 2018 | 12:00

Kondisi iklim yang semakin hari mengalami perubahan tidak menentu akibat adanya proses pemanasan global membuat bumi bekerja semakin keras. Masyarakat dunia memiliki peran besar terhadap perubahan iklim yang terjadi.

BANTEN
Banten Didorong Menjadi Smart City

Banten Didorong Menjadi Smart City

Rabu, 4 April 2018 | 19:00

TANGERANGNEWS.com-Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Provinsi Banten dipandang sudah selayaknya menerapkan

KAB. TANGERANG
Sumardi Dilantik Jadi Ketua DPRD  Kabupaten Tangerang

Sumardi Dilantik Jadi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang

Senin, 23 April 2018 | 17:00

TANGERNGNEWS.com-Pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Tangerang akhirnya dihelat. Sumardi, kader Partai Golkar Kabupaten Tangerang itu kini menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menggantikan Mad Romli.

"Penderitaan terburuk dalam hidup bukanlah dengan kalah, kehilangan sesuatu maupun kemalangan yang menimpa, melainkan rasa takut akan sesuatu dan kemudian ketakutan itu tak pernah terlepas dari diri Anda."

Anonim