Connect With Us

Marak Perkosaan, Organda desak Dishub Seragam

| Senin, 30 Januari 2012 | 17:26

 
TANGERANG-Terkait peristiwa perkosaan yang dilakukan supir angkutan umum (angkot) diperkosa supir angkot D04 BSD-Cikokol, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tangerang mendesak agar Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepolisian untuk mewajibkan ketentuan penggunaan seragam dan Kartu Pengenal Pengemudi (KPP) kepada para supir.
 
Ketua Bidang Organisasi DPC Organda Kota Tangerang Nur Wahid mengatakan, penggunaan seragam dan KPP perlu dilakukan guna mengantisipasi aksi kejahatan di dalam angkot. Meski pihaknya telah memberlakukan ketentuan tersebut sejak lama, namun belum semua angkot mematuhinya. Untuk itu, perlu ada dukungan Dishub dan Kepolisian sebagai mitra.
 
"Dishub jangan hanya menganjurkan, tapi harus mewajibkan. Kalau perlu beri sangksi bagi supir yang tidak mengikuti aturan. Sampai saat ini Dishub juga belum melakukan sosialisasi penggunaan KPP dan seragam bagi supir angkot. Tanpa dukungan, aturan ini tidak akan berjalan maksimal," katanya, Senin (30/1).
 
Nur mengaku, saat ini belum mendapat laporan terkait kasus perkosaan tersebut. Namun jika pelaku memiliki KPP dan seragam, pihaknya akan mencabut keanggotaannya dan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. "Belum ada laporan. Jadi belum tau juga itu anggota kita atau bukan. Tapi kalau benar, akan kita cabut kartu anggotanya," ungkapnya.
 
Nur menjelaskan, untuk mendapatkan KPP dan seragam, supir harus mempunyai SIM dan surat pengantar dari RT/RW setempat. Kemudian arsip supir tersebut akan diserahkan ke Kepolisian untuk bahan data. Sehingga, jika ada supir yang melakukan tindak kejahatan akan lebih mudah dicari. "Jadi kita jamin tidak ada supir yang sembarangan. Kalau ada yang berbuat kriminal pasti dia belum terdaftar untuk kepemilikan KPP dan seragam," tandasnya.
 
 
 
Sementara itu, Wakil Ketua II Organda Kota Tangerang Sakti Nasution mengatakan, saat ini sudah ada 2800 supir yang telah menggunakan KPP dan seragam. "Sementara jumlah angkot Antar Perbatasan Dalam Provinsi (APDP) ada sebanyak 10 ribu unit, dimana sebanyak 3250 unit diantaranya adalah jaringan trayek kota," katanya.
 
Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir atas peristiwa perkosaan tersebut. Pasalnya, selain supir telah dilengkapi KPP dan seragam, pihaknya juga telah menyebarkan stiker imbauan ke masyarakat dan para supir. "Stiker itu juga sudah ditempel di semua angkot. Isinya dalah imbauan dan nomer telepo kepolisian jika pengguna jasa angkutan merasa curiga atau jadi korban kejahatan," pungkas Sakti.(RAZ) 
BANTEN
Perbaikan Ruas Jalan Teluknaga–Dadap Tangerang Telan Rp17 Miliar APBD Banten

Perbaikan Ruas Jalan Teluknaga–Dadap Tangerang Telan Rp17 Miliar APBD Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 19:28

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah melakukan rekonstruksi pada ruas Jalan Teluknaga–Dadap, Kabupaten Tangerang yang kondisiya rusak parah hingga kerap dikeluhkan masyarakat.

BISNIS
UMKM Bisa Buka Stand Bazar Gratis di MTQ XXIII Banten

UMKM Bisa Buka Stand Bazar Gratis di MTQ XXIII Banten

Kamis, 9 Juli 2026 | 18:10

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah menengah (UMKM) yang hendak berjualan atau memamerkan produknya, dapat membuka stan tanpa biaya sewa di event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Provinsi Banten tahun 2026.

NASIONAL
Pupuk hingga Beras Jadi Produk Terlaris di Kopdes Merah Putih

Pupuk hingga Beras Jadi Produk Terlaris di Kopdes Merah Putih

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:40

Sejumlah komoditas pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat menjadi barang yang paling banyak dibeli melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sepanjang 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill