Connect With Us

Marak Perkosaan, Organda desak Dishub Seragam

| Senin, 30 Januari 2012 | 17:26

 
TANGERANG-Terkait peristiwa perkosaan yang dilakukan supir angkutan umum (angkot) diperkosa supir angkot D04 BSD-Cikokol, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tangerang mendesak agar Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepolisian untuk mewajibkan ketentuan penggunaan seragam dan Kartu Pengenal Pengemudi (KPP) kepada para supir.
 
Ketua Bidang Organisasi DPC Organda Kota Tangerang Nur Wahid mengatakan, penggunaan seragam dan KPP perlu dilakukan guna mengantisipasi aksi kejahatan di dalam angkot. Meski pihaknya telah memberlakukan ketentuan tersebut sejak lama, namun belum semua angkot mematuhinya. Untuk itu, perlu ada dukungan Dishub dan Kepolisian sebagai mitra.
 
"Dishub jangan hanya menganjurkan, tapi harus mewajibkan. Kalau perlu beri sangksi bagi supir yang tidak mengikuti aturan. Sampai saat ini Dishub juga belum melakukan sosialisasi penggunaan KPP dan seragam bagi supir angkot. Tanpa dukungan, aturan ini tidak akan berjalan maksimal," katanya, Senin (30/1).
 
Nur mengaku, saat ini belum mendapat laporan terkait kasus perkosaan tersebut. Namun jika pelaku memiliki KPP dan seragam, pihaknya akan mencabut keanggotaannya dan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. "Belum ada laporan. Jadi belum tau juga itu anggota kita atau bukan. Tapi kalau benar, akan kita cabut kartu anggotanya," ungkapnya.
 
Nur menjelaskan, untuk mendapatkan KPP dan seragam, supir harus mempunyai SIM dan surat pengantar dari RT/RW setempat. Kemudian arsip supir tersebut akan diserahkan ke Kepolisian untuk bahan data. Sehingga, jika ada supir yang melakukan tindak kejahatan akan lebih mudah dicari. "Jadi kita jamin tidak ada supir yang sembarangan. Kalau ada yang berbuat kriminal pasti dia belum terdaftar untuk kepemilikan KPP dan seragam," tandasnya.
 
 
 
Sementara itu, Wakil Ketua II Organda Kota Tangerang Sakti Nasution mengatakan, saat ini sudah ada 2800 supir yang telah menggunakan KPP dan seragam. "Sementara jumlah angkot Antar Perbatasan Dalam Provinsi (APDP) ada sebanyak 10 ribu unit, dimana sebanyak 3250 unit diantaranya adalah jaringan trayek kota," katanya.
 
Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir atas peristiwa perkosaan tersebut. Pasalnya, selain supir telah dilengkapi KPP dan seragam, pihaknya juga telah menyebarkan stiker imbauan ke masyarakat dan para supir. "Stiker itu juga sudah ditempel di semua angkot. Isinya dalah imbauan dan nomer telepo kepolisian jika pengguna jasa angkutan merasa curiga atau jadi korban kejahatan," pungkas Sakti.(RAZ) 
HIBURAN
Yamaha Fazzio Sunset Blue Bisa Didapat Gratis, Begini Cara Ikutan Giveaway-nya

Yamaha Fazzio Sunset Blue Bisa Didapat Gratis, Begini Cara Ikutan Giveaway-nya

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 19:30

Yamaha Indonesia menggelar giveaway berhadiah satu unit Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue dalam rangka menyambut momen kembali ke sekolah.

TANGSEL
Lawan Hoaks di Dunia Digital, Diskominfo Tangsel Dorong PCNU Bikin Konten Dakwah Sejuk

Lawan Hoaks di Dunia Digital, Diskominfo Tangsel Dorong PCNU Bikin Konten Dakwah Sejuk

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 18:17

Arus disrupsi digital yang bergerak kian masif menuntut organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak sekadar ikut tren, melainkan wajib menjadi garda terdepan dalam merawat ruang digital dari ancaman hoaks

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill