Flyover Cibodas Rusak Berat

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 9 Mei 2012 | 17:57

TANGERANGNEWS.com – Kerusakan konstruksi jalan di flyover Cibodas sudah tidak bisa ditolelir lagi. Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku penanggungjawab untuk segera memperbaikinya.

“Hasil cek terakhir kami hari ini (kemarin) kerusakan pada flyover Cibodas sudah sangat parah. Karena ini wewenang pusat, melalui Wali Kota nanti akan kami kirimkan permintaan perbaikan kepada Menteri PU,” kata Heri C Prunajaya, Kebid Bina Marga pada Dinas PU Kota Tangerang.

Sebelumnya, kata Heri, melalui Dinas PU, pihaknya sudah berkirim surat hingga dua kali, pertama pada Januari, dan kedua pada awal April lalu untuk meminta perbaikan flyover tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada rsspon. “Kali ini wali kota sendiri yang akan menandatangani suratnya,” ucapnya.

Terkait kerusakan pada flyover, pihaknya mengakui bahwa, baik kontruksi pada dinding flyover, maupun kontruksi pada tiang penyangganya sudah mengalami keretakan. Padahal, belum lama flayover itu berdiri. “Kalau tidak segera diperbaiki kami khawatir akan berdampak buruk. Sekarang saja sudah banyak complain dari pengguna jalan,” imbuhnya.

Heri mengakui, perbaikan infastruktur di Kota Tangerang yang jadi wewenang pusat maupun provinsi sangat lamban. Padahal, tiap kali ada keluhan dari pengguna jalan pada jalan milik pusat maupun provinsi langsung disuratinya.(KUN)

TagsJembatan di Kota Tangerang Jembatan Rusak Tangerang Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Peristiwa Tangerang

Terpopuler

HIBURAN

Pulang ke Tangsel Usai Juarai DA7, Tasya Allesia Bakal Gelar Konser di Taman Kota 2 Besok

Kamis, 1 Januari 2026 | 21:59

Suasana Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) pecah seketika pada Kamis 1 Januari 2026.

TODAY TAG

NASIONAL

KUHAP Baru Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Guru Besar UI Nilai Supremasi Negara Terlalu Dominan

Jumat, 2 Januari 2026 | 12:26

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mengkritisi pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan efektif mulai Januari 2026