Sabtu, 25 Oktober 2014

 
 
Minggu, 6 Oktober 2013 20:34 WIB
Dibaca : 3304
 

Putusan Sela MK Tak Pengaruhi Kemenangangan Arief-Sachrudin

Ray Rangkuti mata / mata
Reporter : Rangga A Zuliansyah
Ukuran Huruf : A A A
TANGERANG - Putusan sela Mahkamah Konstitusi  (MK) terhadap persilisihan Pemilukada Kota Tangerang, dinilai tidak akan menganggu hasil perolehan suara yang diraih pasangan Arief-Sachrudin. Sebab, amar putusan MK kepada KPU, dinilai sebagai bentuk untuk merapihkan proses administrasi peserta Pemilukada.

 Selain itu, dugaan suap kepada Akil Mochktar, perlu juga diusut terkait adanya dugaan terhadap putusan Pemilukada Kota Tangerang sebab keputusannya dilakukan bersamaan dengan Kabupaten Lebak. Apalagi, tidak ditemukannya pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis yang menjadi alasan MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang seperti di Kabupaten Lebak.


    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti ditemui usai acara keterangan pers terkait penangkapan Tubagus Chaery Wardana yang menyuap hakim MK, Akil Mochtar dalam kasus Pemilukada

    Ray mengatakan, penundaan sidang sengketa Pemilukada Kota Tangerang dikarenakan adanya proses administrasi yang dinilai MK belum dilengkapi KPU yakni tes kesehatan pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot dan verifikasi dukungan Partai Hanura kepada pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar dan Ahmad Marju Kodri-Gatot.

    "KPU sebelumya tidak melakukan hal itu karena bersumber dari putusan DKPP. Namun, MK meminta untuk dilengkapi. Jadi, tidak akan menganggu hasil perolehan suara. Sebab, MK hanya menunda, bukan membatalkan keputusan KPU terkait penetapan wali kota terpilih," ujarnya.

    Mengenai ditangkapnya Akil Mochtar, Ray menuturkan, agar hakim MK yang nantinya menggelar sidang sengketa Pemilukada Kota Tangerang untuk melihat kasusnya secara jelas.


   Sebab, Akil Mochtar yang sebelumnya memutuskan kasus ini hingga adanya penundaan, dinilainya bermasalah. "Sebab, perlu ditelusuri juga dugaan korupsi pemilukada lainnya termasuk Kota Tangerang. Apalagi, banyak saksi di daerah lain yang mengungkapkan tentang suap kepada Akil," ujarnya.


   Ray juga meminta agar kasus perselisihan hasil pemungutan suara, tidak dicampur dengan masalah kewenangan DKPP. Melainkan dilakukannya sidang terpisah terkait kewenangan DKPP dan terdapatnya aduan tersendiri.


   "MK membahas terkait perselisihan hasil pemungutan suara namun mempersoalkan tentang kewenangan DKPP. Ini yang harus dilihat hakim MK nantinya. Sebab, perolehan suara sudah dinilai syah," ujarnya.    
 
 
Selasa, 7 Oktober 2014 10:44 WIB
Ditolak Wali Kota, Pintu M1 Belum Ditutup Permanen
 
 
Minggu, 28 September 2014 19:06 WIB
Airin Disarankan Tetap Bersama Benyamin
 
 
Selasa, 23 September 2014 19:06 WIB
Bantuan Rp100 M Ditolak DPRD DKI, Wali Kota Tangerang Nyerah
 
 
 
 
Jum'at, 24 Oktober 2014 18:56 WIB
Pariwisata Banten Terkendala Infrastruktur
 
Jum'at, 24 Oktober 2014 18:53 WIB
Lama Vakum, Sidang Tipiring Kembali Digelar
 
 
Jum'at, 24 Oktober 2014 18:03 WIB
Wali Kota Setuju Pembentukan Pokja RTH