Minggu, 21 September 2014

 
 
Minggu, 6 Oktober 2013 20:34 WIB
Dibaca : 3217
 

Putusan Sela MK Tak Pengaruhi Kemenangangan Arief-Sachrudin

Ray Rangkuti mata / mata
Reporter : Rangga A Zuliansyah
Ukuran Huruf : A A A
TANGERANG - Putusan sela Mahkamah Konstitusi  (MK) terhadap persilisihan Pemilukada Kota Tangerang, dinilai tidak akan menganggu hasil perolehan suara yang diraih pasangan Arief-Sachrudin. Sebab, amar putusan MK kepada KPU, dinilai sebagai bentuk untuk merapihkan proses administrasi peserta Pemilukada.

 Selain itu, dugaan suap kepada Akil Mochktar, perlu juga diusut terkait adanya dugaan terhadap putusan Pemilukada Kota Tangerang sebab keputusannya dilakukan bersamaan dengan Kabupaten Lebak. Apalagi, tidak ditemukannya pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis yang menjadi alasan MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang seperti di Kabupaten Lebak.


    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti ditemui usai acara keterangan pers terkait penangkapan Tubagus Chaery Wardana yang menyuap hakim MK, Akil Mochtar dalam kasus Pemilukada

    Ray mengatakan, penundaan sidang sengketa Pemilukada Kota Tangerang dikarenakan adanya proses administrasi yang dinilai MK belum dilengkapi KPU yakni tes kesehatan pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot dan verifikasi dukungan Partai Hanura kepada pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar dan Ahmad Marju Kodri-Gatot.

    "KPU sebelumya tidak melakukan hal itu karena bersumber dari putusan DKPP. Namun, MK meminta untuk dilengkapi. Jadi, tidak akan menganggu hasil perolehan suara. Sebab, MK hanya menunda, bukan membatalkan keputusan KPU terkait penetapan wali kota terpilih," ujarnya.

    Mengenai ditangkapnya Akil Mochtar, Ray menuturkan, agar hakim MK yang nantinya menggelar sidang sengketa Pemilukada Kota Tangerang untuk melihat kasusnya secara jelas.


   Sebab, Akil Mochtar yang sebelumnya memutuskan kasus ini hingga adanya penundaan, dinilainya bermasalah. "Sebab, perlu ditelusuri juga dugaan korupsi pemilukada lainnya termasuk Kota Tangerang. Apalagi, banyak saksi di daerah lain yang mengungkapkan tentang suap kepada Akil," ujarnya.


   Ray juga meminta agar kasus perselisihan hasil pemungutan suara, tidak dicampur dengan masalah kewenangan DKPP. Melainkan dilakukannya sidang terpisah terkait kewenangan DKPP dan terdapatnya aduan tersendiri.


   "MK membahas terkait perselisihan hasil pemungutan suara namun mempersoalkan tentang kewenangan DKPP. Ini yang harus dilihat hakim MK nantinya. Sebab, perolehan suara sudah dinilai syah," ujarnya.    
 
 
Rabu, 17 September 2014 15:51 WIB
Larang Plat B ke Bogor, Kepala Daerah Tangerang Menolak
 
 
Selasa, 16 September 2014 22:00 WIB
Warga Tangsel Diajarkan Budidaya Anggrek
 
 
 
 
Sabtu, 20 September 2014 23:01 WIB
Pasar Tanah Tinggi Diharapkan Ikut Sertakan Warga
 
 
Jum'at, 19 September 2014 20:33 WIB
Tiga Kepala Daerah Bahas Investasi Tangerang
 
Jum'at, 19 September 2014 20:28 WIB
Pembangunan Wisata Kota Lama Butuh Waktu 5 Tahun
 
Kamis, 18 September 2014 23:00 WIB
Konflik Pasar Tanah Tinggi harus pendekatan Agama