Connect With Us

206 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Terbanyak Kasus Narkoba

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:24

| Dibaca : 553

Ilustrasi hukuman mati. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 206 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipenjara terancam hukuman mati atas kejahatan yang dibuat di negara tersebut.

Hal ini dikatakan Direktur Perlindungan WNI Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha, dalam diskusi daring bertema "Hukuman Mati dan Dimensi Kekerasan Berbasis Gender serta Penyiksaan terhadap Perempuan", Senin 18 Oktober 2021.

"Total kasus hingga Oktober 2021 ada 206 warga negara kita yang terancam hukuman mati di luar negeri. Di mana 79 di antaranya sudah memiliki status inkrah," terangnya, seperti dilansir dari Okezone, Selasa 19 Oktober 2021.

Adapun negara dengan jumlah WNI paling banyak terancam hukuman mati ada di Malaysia, yakni sekitar 188 orang. Kebanyakan dari mereka dihukum terkait kasus narkoba.

Lalu, disusul Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Laos, China , Vietnam, Myanmar dan Singapura.

"Kalau kita lihat dari jenis kasus. Maka kita lihat di sini kasus narkoba adalah yang terbanyak. Di mana warga negara kita terancam hukuman mati, disusul dengan kasus pembunuhan dan lainnya," lanjut Judha.

Kemudian, dari 206 orang itu 39 di antaranya merupakan perempuan. Kategori kejahatannya narkoba 22 kasus, pembunuhan  6 kasus, dan lainnya 1 kasus.

"Dari sisi sebaran di negaranya Malaysia yang paling banyak. Diikuti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan negara lainnya," ungkapnya.

Judha mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya mengedepankan tiga prinsip sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri No 5 Tahun 2018.

Pertama, mengedepankan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait. Kedua, pemerintah tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata.

Ketiga, memberikan perlindungan sesuai hukum nasional, negara setempat, maupun kebiasaan internasional.

"Kami tidak memberikan impunitas terhadap warga kita yang melakukan kejahatan di luar negeri. Namun, tugas pemerintah adalah memberikan pendampingan hukum agar warga negara kita mendapatkan hak-haknya secara adil di negara setempat," ungkapnya.

Bukan hanya itu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah litigasi dan non litigasi seperti upaya hukum, dan diplomatik.

"Upaya diplomatik baik dalam tingkat bilateral melalui lobi-lobi atau nota diplomatik. Memang ini tidak dalam konteks mengintervensi hukum setempat. Ini adalah upaya agar warga negara kita bisa dibebaskan dari ancaman hukuman mati," ujar Judha.

BANTEN
 bank bjb Dukung Indonesia Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

bank bjb Dukung Indonesia Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Kamis, 26 Mei 2022 | 14:53

TANGERANGNEWS.com-Bank Jabar Banten (bjb) mendukung gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), demi mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas dan berkelanjutan.

PROPERTI
BTN Gelar Pameran Properti, Serpong dan Bintaro Jadi Kawasan Favorit

BTN Gelar Pameran Properti, Serpong dan Bintaro Jadi Kawasan Favorit

Senin, 16 Mei 2022 | 16:23

TANGERANGNEWS.com-PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk kembali menggelar Indonesia Property Expo (IPEX) ke-38 pada tanggal 15 Mei hingga 22 Mei 2022, di Hall A Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.

OPINI
Toleransi Sangat Dibutuhkan di Zaman Modern

Toleransi Sangat Dibutuhkan di Zaman Modern

Rabu, 25 Mei 2022 | 19:56

TANGERANGNEWS.com-Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang banyak dikenal sebagai Kawasan Pecinan, sebab kawasan ini merupakan kawasan bersejarah dan berkembang sebagi pusat perekonomian yang penting dari etnis Tionghoa.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill