Connect With Us

GEMA Mathla'ul Anwar Minta Jokowi Batalkan Program Kartu Pra Kerja

Mohamad Romli | Selasa, 21 April 2020 | 11:53

Ketua DPP GEMA Mathla'ul Anwar Ahmad Nawawi. (Istimewa / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla'ul Anwar (DPP GEMA Mathla'ul Anwar) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan program Kartu Pra Kerja. 

Ketua DPP GEMA Mathla'ul Anwar Ahmad Nawawi menilai, anggaran untuk membiayai 5,6 juta orang yang menelan anggaran hingga Rp20 triliun terbilang mahal, karena konten program pelatihan online itu bisa diakses di media sosial.

Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak langsung pandemi COVID-19.

"Hemat saya, biaya sebesar itu  terbilang sangat mahal, mengingat banyak program pelatihan yang akan diberikan pun selama ini banyak tersedia secara gratis di Google dan YouTube," kata Nawawi yang juga Dewan Pendiri Solidaritas Ulama Muda untuk Jokowi (SAMAWI) di Pilpres 2019 dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).

Terlebih, program berbasis online dengan biaya Rp3,5 juta per orang, dimana Rp1 juta untuk mengakses ragam opsi kelas keterampilan itu menuai kontroversi di masyarakat. Karena disinyalir ada salah satu  perusahaan  penyedia platform pelatihan adalah milik salah satu staf khusus Presiden. Sehingga sarat dengan konflik kepentingan.

"Ditengah pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya anggaran yang sangat besar tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan riil masyarakat. Mengingat banyaknya masyarakat yang terdampak langsung secara ekonomi, bahkan saat ini bukan saja masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan, bahkan masyarakat kelas menengah pun sudah terdampak, bisa dikatakan kebutuhan masyarakat hari ini sudah menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar" terangnya.

Nawawi pun meminta Jokowi untuk mempertimbangkan ulang dan diminta membatalkan pelaksanaan program tersebut. 

"Dan kami meminta anggaran yang sudah disiapkan agar dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak langsung ekonominya akibat pandemi COVID-19, termasuk kalangan menengah yang terganggu ekonominya karena tidak bisa melaksanakan aktivitas kerjanya secara normal," harapnya.

"Tapi kalaupun tetap dilaksanakan, maka wajib dilakukan evaluasi anggaran biaya, teknis pelatihan,  transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggarannya, sebagai implementasi dari tata kelola pemerintahan yang jujur dan bertanggungjawab,"pungkasnya.

KAB. TANGERANG
Kronologis Kecelakaan Mobil yang Tewaskan 1 Orang dan 4 Luka-luka di Jalan BSD Tangerang

Kronologis Kecelakaan Mobil yang Tewaskan 1 Orang dan 4 Luka-luka di Jalan BSD Tangerang

Kamis, 28 Maret 2024 | 12:19

Kecelakaan mobil Honda Brio di Jalan BSD Raya Utama, tepatnya di dekat QBig, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pada Rabu 27 Maret 2024 malam, mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

HIBURAN
Lagi Viral di TikTok, Begini Cara Lihat Tahun Lama di Aplikasi Google Maps

Lagi Viral di TikTok, Begini Cara Lihat Tahun Lama di Aplikasi Google Maps

Rabu, 27 Maret 2024 | 14:35

Baru-baru ini tengah viral di media sosial TikTok sebuah tren melihat tahun lama di aplikasi Google Maps.

BISNIS
Bank bjb Siapkan Uang Tunai Rp12,5 Triliun Sambut Lebaran 2024, Sediakan Layanan Penukaran Terpadu

Bank bjb Siapkan Uang Tunai Rp12,5 Triliun Sambut Lebaran 2024, Sediakan Layanan Penukaran Terpadu

Rabu, 27 Maret 2024 | 16:44

Bank bjb memperkirakan secara musiman kebutuhan likuiditas masyarakat, terutama uang tunai meningkat pada bulan Ramadan apalagi menjelang Idul Fitri 1445 H/2024.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill