Connect With Us

Definisi Gratifikasi UU No.20 Tahun 2001

| Sabtu, 28 Agustus 2010 | 10:55

| Dibaca : 3179583

 
TANGERANGNEWS-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjelasan Pasal 12 B ayat (1)  gratifikasi adalah,  pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
 
Dasar Hukum
 
Pasal 12 B ayat (1)
"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan  ketentuan sebagai berikut:
 
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum."
 
Pasal 12 C Ayat (1)
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
 
Pasal 12 C Ayat (2)
"Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima."
Sanksi
 
Pasal 12 B Ayat (2)
 
"Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." (dira)
 
 
KAB. TANGERANG
Pemkab Tangerang Raih WTP Ke-7 Secara Berturut-turut

Pemkab Tangerang Raih WTP Ke-7 Secara Berturut-turut

Kamis, 28 Mei 2015 | 17:39

TANGERANG-Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke-7 secara berturut-turut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014, yang diberikan oleh Ke

TANGSEL
Massa ini Minta Parpol Tak Usung Airin

Massa ini Minta Parpol Tak Usung Airin

Kamis, 28 Mei 2015 | 14:45

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Masyarakat Tangerang dan Persatuan Pendekar Tangerang (PPT), Centre Information of Study and Solution (CISS), Karya Bangsa Anti Korupsi (KABAK), Lembaga Independent Pemantau Pe

PROPERTI
 Dinas Bangunan Belum Periksa Proyek Ayodhya

Dinas Bangunan Belum Periksa Proyek Ayodhya

Selasa, 19 Mei 2015 | 16:41

TANGERANG-Dinas Bangunan Kota Tangerang akan segera memeriksa proyek pembangunan Apartemen Ayodhya yang diduga melanggar Amdal pasca disidak DPRD Provinsi Banten beberapa hari lalu.

"Jika anda bekerja semata-mata untuk uang, anda tidak akan menjadi kaya kerananya. Tetapi jika anda menyintai pekerjaan yang anda lakukan itu, kejayaan akan menjadi milik anda"

Ray Kroc (Pengasas McDonalds)