Connect With Us

Mayoritas Oknum Polisi Dipecat Gara-gara Narkoba

Rangga Agung Zuliansyah | Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:40

Ilustrasi Narkoba. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 113 oknum polisi dipecat selama Januari-Oktober 2020 karena melakukan pelanggaran berat. Dari sejumlah pelanggaran tersebut, mayoritas dari mereka terjerat kasus narkoba.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, pemecatan merupakan tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran berat, khususnya narkoba.

“Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang," katanya seperti di lansir dari Deticom, Minggu (25/10/2020).

Namun, Argo tak menyebutkan rincian jumlah anggota yang terjerat kasus narkoba. Menurutnya, masih ada oknum anggota yang diduga terlibat kasus narkoba dan sedang dalam tahap persidangan.

“Ada yang sudah inkrah keputusan pengadilan dan ada yang masih berproses. Untuk pemecatan oknum yang diduga melanggar tersebut, prosesnya menunggu putusan berkekuatan hukum tetap,” ucapnya.

Argo menegaskan, Polri akan terus memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Mereka yang terlibat kasus narkoba akan ditindak tegas, termasuk polisi. (RAZ/RAC)

HIBURAN
Rayakan HUT Pertama, Hampton Square Gading Serpong Boyong RAN Tampil 25 Oktober

Rayakan HUT Pertama, Hampton Square Gading Serpong Boyong RAN Tampil 25 Oktober

Jumat, 9 Oktober 2026 | 14:30

Hampton Square @ Paramount Gading Serpong menyiapkan rangkaian acara bertajuk One Year in Motion untuk memperingati ulang tahun pertamanya.

TEKNO
Cek Loker hingga Harga Bahan Pokok Kini Bisa Lewat Aplikasi Tangsel One

Cek Loker hingga Harga Bahan Pokok Kini Bisa Lewat Aplikasi Tangsel One

Senin, 5 Oktober 2026 | 18:54

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus melengkapi aplikasi Tangsel One dengan berbagai layanan.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill