TANGERANGNEWS.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memungut Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa berbayar, kartu perdana, token dan voucher mulai 1 Februari 2021.
Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.
Dalam Pasal 13 ayat 1 beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 22 Januari 2021, besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPn 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.
Sri dalam pertimbangan PMK tersebut menyatakan, kebijakan tersebut dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum. Selain itu, beleid itu juga diterbitkan untuk menyederhanakan administrasi. "Dan mekanisme pemungutan PPn atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa," katanya seperti dikutip dari beleid itu, Jumat (29/1/2021).
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengumpulkan ratusan camat dan lurah dalam rangka memperkuat kapasitas pimpinan kewilayahan agar lebih peka dalam membaca dinamika serta potensi persoalan sosial di tengah masyarakat.
TODAY TAG
Tidak perlu merogoh kocek dalam untuk membeli perlengkapan outdoor yang relatif mahal, Adlin Rentoutdoor hadir di Kota Tangerang sebagai alternatif tempat penyewaan berbagai kebutuhan hiking dan camping dengan harga terjangkau.
Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.
Media sosial sempat diramaikan postingan mengenai sebutan "Kota Autopilot" bagi wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
