Begini Cara Cek KTP Dipakai Pinjol Ilegal atau Tidak, Bisa Lewat Online
Rabu, 20 Mei 2026 | 12:33
Masyarakat bisa mengecek sendiri apakah KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka pernah dipakai untuk pinjaman online (pinjol) tanpa izin.
TANGERANGNEWS.com-Nadiem Anwar Makarim akhirnya dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/4/2021).
Usai pelantikan, Nadiem menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah mempercayakannya memimpin Kemendikbudristek. Menurutnya, riset dan teknologi telah ditekuninya sebelum mendapat amanah memimpin Kemendikbud.
"Riset teknologi adalah hal yang sangat dekat di hati saya. Saya punya harapan besar untuk bisa meningkatkan kualitas dan inovasi di universitas kita dalam bidang riset dan teknologi," ujarnya dalam keterangan pers setelah pelantikan, seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (28/4/2021).
Mantan bos Gojek itu mengatakan, Kemendikbudristek akan menjadi mitra BRIN. Ia pun antusias untuk bekerja sama dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
"Kita ingin sekali begitu banyak Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penelitian universitas ada di Kemendikbudristek. Tapi kita juga inginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa, dan dosen melakukan penelitian dan program seperti Kampus Merdeka dalam badan-badan di bawah BRIN,” ujarnya.
Hal itu sangat searah dengan visi presiden mengenai Merdeka Belajar dan menjadi salah satu hal yang selaras dengan link and match.
Masyarakat bisa mengecek sendiri apakah KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka pernah dipakai untuk pinjaman online (pinjol) tanpa izin.
TODAY TAGAksesibilitas yang dekat dengan kawasan BSD City Tangerang kini menjadi magnet utama pencari hunian.
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya maupun terprovokasi isu kemunculan pocong jadi-jadian yang belakangan ramai dibicarakan warga di sejumlah wilayah Kota Tangerang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai mengusulkan perampingan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews