TANGERANGNEWS.com-Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menilai, tarif tes reaksi berantai polymerase chain reaction (PCR) Rp300 ribu sebagai nominal yang masuk akal untuk dilaksanakan.
"Setelah dihitung-hitung, kelihatannya angka Rp300 ribu itu menjadi angka yang mungkin masuk akal dan riil untuk dilaksanakan," kata Dante kepada wartawan di Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021, mengutip dari Antara.
Dante mengatakan, rekomendasi tarif yang disampaikan Presiden Joko Widodo bukan tanpa perhitungan yang matang terhadap komponen pendukung PCR seperti bahan baku reagen, kapasitas, tenaga medis hingga distribusi barang.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan persiapan menurunkan tarif tes PCR, antara lain melakukan permodalan untuk menyederhanakan harga reagen sebagai komponen terpenting PCR. "Karena itu adalah komponen terbesar dari seluruh pembiayaan dalam tes PCR," ujar Dante.
Kemenkes optimistis perhitungan matang yang direkomendasikan pemerintah bisa menekan tarif PCR hingga di bawah atau menjadi Rp300 ribu per orang dari harga eceran tertinggi saat ini Rp499 ribu per orang.
Dia melanjutkan, tarif PCR yang terjangkau oleh masyarakat merupakan hal penting dalam melakukan pencegahan gelombang susulan Covid-19. "Karena data yang paling penting untuk melakukan identifikasi Covid-19 untuk mencegah terjadinya gelombang-gelombang berikutnya adalah melakukan testing yang tepat," tegasnya.
Dante menambahkan, PCR perlu dijangkau secara luas oleh masyarakat melalui penetapan harga yang ideal. "Testing ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas apabila harganya terjangkau dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kami tindak lanjuti secara teknis," ujar dia.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan pengeroyokan kader Banser yang melibatkan Habib Bahar bin Smith.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
