Partai Golkar, PAN, dan PPP deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)
TANGERANGNEWS.com-Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibangun untuk membuat politik di Indonesia bebas dari politik identitas.
Ia menegaskan, seluruh pesan ini sudah sampai ke seluruh kader Partai Golkar, PAN, dan PPP hingga ke lingkup terkecil pemerintahan administrasi desa.
Menurut Airlangga, KIB menjadi gabungan partai nasional religus. Namun, KIB terbuka dengan partai manapun hingga waktu deklarasi nanti. KIB akan mendorong calon yang bisa menghilangkan politik identitas.
“Pertama tujuannya kan memang menghilangkan politik identitas. Jadi kita adalah koalisi nasional religius, baik yang muslim tradisional, maupun muslim modernis. Jadi tentunya itu yang akan didorong dan hal itu pula yang membuat kita menandatangani kesepahaman. Jadi itu clear,” tutur Airlangga usai Silaturahim Nasional KIB, di Hutan Kota Plataran, Sabtu 4 Juni 2022.
Jawaban Airlangga itu menegaskan soal munculnya pertanyaan apakah KIB tidak akan memberi tempat bagi calon yang pernah menggunakan politik identitas dalam pemilu.
Airlangga mengaku, KIB menyadari untuk membangun bangsa yang hebat, tidak bisa dilakukan hanya satu golongan atau sendiri-sendiri. Oleh karena itulah, KIB berupaya mengikis polarisasi dan keterbelahan di masyarakat akibat dinamika politik yang terjadi sejak satu dekade lalu.
“Membangun bangsa membutuhkan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi. Kita manfaatkan seluruh potensi yang ada, kita manfaatkan seluruh komponen bangsa yang ada,” tegasnya.
Menurut Airlangga, tujuan kerja sama tiga parpol ini untuk saling mengisi agar pembangunan bangsa Indonesia bisa terlaksana dan menjelma menjadi negara hebat.
Di sisi lain, tidak bisa dibantah, terbentuknya kerja sama ketiga partai juga ingin menaikkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024. Diakuinya, ada kenaikan elektabilitas sejak tiga ketua umum menggagas ide KIB.
Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menegaskan, setelah penandatanganan nota kesepahaman, ketiga parpol saat ini setara di dalam KIB. Manuver maupun pergerakan politik masing-masing parpol anggota harus diketahui oleh ketiga partai.
“Jadi kita sudah kolektif kolegial, kita bertemu siapapun, sepengetahuan kita bertiga,” tutur Airlangga.
Penolakan pembayaran menggunakan uang rupiah, termasuk dalam bentuk tunai, di wilayah Indonesia dapat berujung sanksi pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
Dalam rangka ikut meramaikan liburan akhir tahun, Paramount Gading Serpong menghadirkan berbagai ornamen tematik dan instalasi dekoratif khas Natal yang tersebar di kawasan hunian serta area komersial,
Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan belakangan ini memicu krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan sampah di berbagai jalan
""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""