Remaja merupakan aset bangsa yang kelak menjadi tulang punggung negeri. Mereka dibekali pendidikan dan pembinaan baik akal maupun sikapnya agar bisa berkontribusi positif pada masyarakat demi membangun bangsa menjadi lebih baik.
Pati, kota yang biasanya tenang kini berubah jadi panggung protes besar-besaran. Ribuan warga turun ke jalan, bukan untuk merayakan pesta budaya atau menyambut panen raya, melainkan untuk menolak pajak yang melonjak ratusan persen.
RECOMENDED
Menyebut guru sebagai beban negara juga sama artinya dengan mereduksi peran besar mereka dalam membentuk generasi penerus. Guru bukan sekadar pegawai yang digaji, tetapi pendidik yang menanamkan nilai, pengetahuan, dan karakter bangsa.
Kemerdekaan Indonesia telah memasuki usia yang panjang, lebih dari tujuh dekade sejak proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Namun, jika kita menengok realitas hari ini, kemerdekaan itu belum sepenuhnya berarti bagi seluruh rakyat.
Bagi kita yang merayakan kemerdekaan saat ini, momentum Indonesia merdeka itu seolah biasa. Sekadar memutar kilas perjalanan waktu delapan dasawarsa. Sebagian mungkin ada yang semata bergembira tanpa adanya makna.
Dalam jagat nalar, profesi bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan eksistensial. Martin Heidegger menyebut manusia sebagai Dasein—makhluk yang sadar akan keberadaannya dan memiliki tanggung jawab terhadap dunia sekitarnya.
Setiap 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh sukacita. Momen ini selalu dipenuhi dengan upacara, pawai, dan perenungan atas perjalanan panjang bangsa yang telah merdeka dari penjajahan.
Garis kemiskinan dibuat serendah mungkin agar negara bisa mengklaim keberhasilan semu dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran. Wajar, inilah gambaran dari sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi.
Penderitaan rakyat Gaza, Palestina belum berakhir. Pelaparan Gaza secara sistemik terus dilakukan oleh entitas Isreal, yang terus memblokade setiap bantuan kemanusiaan yang datang.
"Negeri sendiri saja banyak masalah, ngapain sih mikirin masalah negara lain?". Begitulah kiranya komentar yang sering terdengar di masyarakat. Terlebih saat kita menyerukan kepedulian dan menawarkan solusi bagi permasalahan negara lain
Setiap kali pemilihan umum usai, ketegangan politik seringkali membekas, membelah masyarakat dan elite ke dalam kubu-kubu yang sulit disatukan.
Kemiskinan, bagi sebagian orang adalah penderitaan. Tapi, bagi konten kreator kadang malah menjadi ladang penghasilan. Bahkan, di kalangan para politisi kemiskinan dieksploitasi sebagai misi untuk melancarkan agenda politik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal menimbulkan friksi pemaknaan putusan yang sudah di keluarkan oleh MK.
Adanya kecurangan besar-besaran ini tidak mungkin dilakukan oleh oknum dalam skala kecil. Sebab kecurangan yang terjadi sangat rapih dan sistematis. Kemungkinan pelaku adalah perusahaan besar dan melibatkan banyak pihak terkait.
"Semua sama di depan hukum" – klaim ini sering digaungkan sebagai prinsip dasar negara hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum justru kerap berwajah dua: tegas terhadap rakyat kecil, tetapi lentur bahkan tunduk pada penguasa dan elite politik.
Inilah potret yang tak asing di era digital hari ini. Anak-anak kehilangan masa kecilnya, digantikan layar biru yang memenjarakan. Orang tua merasa sudah cukup hanya dengan membatasi durasi.
