Setiap 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh sukacita. Momen ini selalu dipenuhi dengan upacara, pawai, dan perenungan atas perjalanan panjang bangsa yang telah merdeka dari penjajahan.
Garis kemiskinan dibuat serendah mungkin agar negara bisa mengklaim keberhasilan semu dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran. Wajar, inilah gambaran dari sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi.
RECOMENDED
Penderitaan rakyat Gaza, Palestina belum berakhir. Pelaparan Gaza secara sistemik terus dilakukan oleh entitas Isreal, yang terus memblokade setiap bantuan kemanusiaan yang datang.
"Negeri sendiri saja banyak masalah, ngapain sih mikirin masalah negara lain?". Begitulah kiranya komentar yang sering terdengar di masyarakat. Terlebih saat kita menyerukan kepedulian dan menawarkan solusi bagi permasalahan negara lain
Setiap kali pemilihan umum usai, ketegangan politik seringkali membekas, membelah masyarakat dan elite ke dalam kubu-kubu yang sulit disatukan.
Kemiskinan, bagi sebagian orang adalah penderitaan. Tapi, bagi konten kreator kadang malah menjadi ladang penghasilan. Bahkan, di kalangan para politisi kemiskinan dieksploitasi sebagai misi untuk melancarkan agenda politik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal menimbulkan friksi pemaknaan putusan yang sudah di keluarkan oleh MK.
Adanya kecurangan besar-besaran ini tidak mungkin dilakukan oleh oknum dalam skala kecil. Sebab kecurangan yang terjadi sangat rapih dan sistematis. Kemungkinan pelaku adalah perusahaan besar dan melibatkan banyak pihak terkait.
"Semua sama di depan hukum" – klaim ini sering digaungkan sebagai prinsip dasar negara hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum justru kerap berwajah dua: tegas terhadap rakyat kecil, tetapi lentur bahkan tunduk pada penguasa dan elite politik.
Inilah potret yang tak asing di era digital hari ini. Anak-anak kehilangan masa kecilnya, digantikan layar biru yang memenjarakan. Orang tua merasa sudah cukup hanya dengan membatasi durasi.
Korupsi lagi, korupsi lagi. Seolah menjadi hobi dan budaya, korupsi terus saja dipelihara di negeri tercinta. Negara subur nan kaya menjadi sia-sia karena ulah penguasa dan aparat negara.
Menjadi ASN dan mahasiswa dalam waktu yang bersamaan bukanlah kombinasi yang ideal. Tapi bagi banyak Aparatur Sipil Negara yang masih menyimpan semangat belajar, itulah kenyataan yang harus dijalani.
Di berbagai kampus, skripsi justru menjadi sumber tekanan luar biasa bagi mahasiswa. Ketika yang seharusnya menjadi proses belajar berubah menjadi beban mental, kita harus bertanya: Apakah skripsi masih relevan di era sekarang?
Semester delapan dalam jenjang pendidikan tinggi tidak sekadar menjadi fase penutup dari sebuah perjalanan akademik. Ia adalah titik kulminasi dari seluruh proses pembelajaran yang telah dilalui mahasiswa selama bertahun-tahun
Tahun 2025 sudah setengah tahun terlewati, tetapi kabar dunia pendidikan masih terus mengiris hati. Hari ini, datang dari tenaga pengajar yang tunjangan tambahan (tuta) dicoret dari APBD Provinsi Banten tahun 2025.
Pemerintah Kota Tangerang secara gencar menggaungkan trilogi programnya: Gampang Sembako, Gampang Kerja, dan Gampang Sekolah. Narasi "kemudahan" ini, pada pandangan pertama, mungkin tampak sebagai cerminan kepedulian dan inovasi pemerintah daerah
