TANGERANG - Moda transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) telah siap melayani masyarakat Kota Tangerang pada Februari 2016. Rencananya pengelolaan BRT terebut akan diserahkan kepada holding company perusahaan yang berstatus badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Ini merupakan ide Wali Kota Tangerang. Jadi semua yang berkaitan dengan pelayanan publik pengelolaannya di bawah holding company. Nantinya seperti Transjakarta yang tadinya UPTD, akhirnya menjadi PT dan sekarang lepas bisa mandiri,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Engkos Zarkasi, Selasa (5/1).
Menurut Engkos, dengan holding company ini bisa lebih fleksibel karena tidak terikat dengan ketentuan pemerintah sehingga akan memudahkan pengelolaan BRT. “Jadi yang mengelola professional, pemerintah tidak ikut-ikutan, paling hanya ngasih subsidi. Kalau kita sih siap saja,” katanya.
Sementara, Kepala Bidang Angkutan Umum dishub Ismu Hartono mengatakan, untuk biaya operasional kegiatan (BOK) BRT juga akan dilelang dengan nilai Rp5 miliar. BOK ini digunakan untuk membayar pelayanan terhadap operator BRT.
“Operator tinggal menjalakan kendaraan ini saja, tanpa memikirkan untung rugi. Ada atau tidak ada penumpang, tetap kita bayar setiap per KM jalan. Sehingga operator tidak ada pemikiran untuk ngetem lama,” jelasnya.