TangerangNews.com

Aliansi Mahasiswa Tangerang Kritisi Biaya Pendidikan Mahal

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 2 Mei 2017 | 17:00 | Dibaca : 1966


Dari berbagai Aliansi Mahasiswa Tangerang, melakukan aksi demo di depan Kantor Pemkot Tangerang, Selasa (2/5/2017). (@TangerangNews2017 / Rangga A Zuliansyah)


TANGERANGNEWS.com-Di Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tangerang melakukan aksi demo menyoroti soal komersialisasi dan pungli di sektor pendidikan di Tangerang, Selasa (2/5/2017).
 
"Di Tangerang, biaya masuk sekolah mahal, terutama sekolah swasta. Bagi masyarakat yang tidak diterima sekolah negeri pasti mau tidak mau masuk swasta. Karena pendidikan merupakan kebutuhan, ini jadi sasaran bagi para pemodal," kata Korlap Aksi Taher, saat aksi di depan Kantor Pemkot Tangerang, Selasa (2/5/2017).
 
Mirisnya, ini tak hanya dilakukan pemilik sekolah tapi juga para pelaku pendidikan atau gurunya dengan turut mengembangkan pasar bebas di sekolah. Hal ini mereka lakukan demi menjaga mutu sekolah dan mempertahankan biaya hidup mereka.
 
"Tingginya biaya pendidikan ini akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian atau kelulusan peserta didik. Dengan kata lain, drop-out atau putus sekolah merupakan dampak dari permasalahan tersebut," jelasnya.
 
#GOOGLE_ADS#
 
Taher menjelaskan bahwa permasalahan sektor pendidikan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab penuh pemerintah daerah untuk dapat diselesaikan atau setidaknya di minimalisir.
 
"Pemerintah daerah harus mentransparansikan dana pendidikan, menindak tegas pungli di sektor pendidikan, menyediakan pendidikan gratis, mengawasi program-program pendidikan dan subsidi yang diberikan kepada sekolah negeri maupun swasta agar tepat sasaran," jelasnya.
 
Selain itu pihaknya juga menuntut Pemda di Tangerang meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun sinergitas dengan perguruan tinggi. "Jadikan perguruan tinggi sebagai gudang riset supaya bisa membuat inovasi dalam pembangunan daerah," ungkap Taher.
 
Tuntutan tak hanya dilayangkan untuk pemda, tapi para mahasiswa agar berperan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mendukung masyarakat.