TANGERANGNEWS.com-Pengamat politik Subandi Musbah menyampaikan, Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang akan menggantikan Wahidin Halim-Andika Hazrumy saat masa jabatannya habis pada bulan ini, harus memahami Banten dari berbagai aspek.
"Pj Gubernur setidaknya harus sudah memahami Banten dari berbagai aspek," ujarnya, saat dihubungi TangerangNews, Selasa 10 Mei 2022.
Direktur Visi Nusantara ini meminta seluruh kalangan untuk tidak ikut serta menyebarkan hoaks terkait Pj Gubernur Banten.
Pasalnya, dua hari terakhir beredar sejumlah nama yang seolah sudah pasti menduduki jabatan Pj Gubernur Banten.
Subandi mengatakan, pengangkatan Pj Gubernur merupakan kewenangan Presiden. Siapa pun yang ditunjuk tentu sudah layak menduduki posisi strategis di Banten.
"Namun demikian, publik tidak dilarang untuk berharap. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Meski ini hak Presiden, suara publik baiknya dijadikan pertimbangan," kata Alumni Sekolah Demokrasi ini.
#GOOGLE_ADS#
Subandi berharap Pj Gubernur nanti adalah orang yang sudah memahami situasi Banten, baik birokrat maupun rakyatnya. Dua tahun ini korupsi di Banten semakin terlihat.
Beberapa pejabat sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga perlu pembenahan. Pemimpin Banten harus mengetahui duduk persoalnnya serta berani tegas.
"Saya kira Al Muktabar layak jadi Penjabat Gubernur Banten. Agar harapan bersih-bersih Banten bisa terealisasi. Juga konsolidasi internal ASN. Bisa cepat dilakukan," jelasnya.
Kepada penjabat terpilih, Subandi meminta untuk sesegara mungkin melakukan konsolidasi internal, agar kerja-kerja pemerintahan lebih optimal.
Selain itu, Subandi berharap Pj Gubernur untuk tidak berpikir bahwa Banten itu hanya Serang. Sebab, ada Tangerang Raya yang juga masuk Provinsi Banten.
"Banten butuh pemimpin yang berani. Agar banyak persoalan bisa terurai. Barangkali dengan mengangkat Al Muktabar sebagai penjabat, harapan di atas bisa terealisasi," tutup pria yang saat ini sedang mengikuti Learning Forum Tangerang Gemilang, sebuah program inisiasi USAID dan Perekat Demokrasi.