TANGERANGNEWS.com–Aksi massa kelompok buruh menggelar kegiatan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022. Sebagian massa berbaju berwarna oranye dan biru menduduki kursi dengan menerapkan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.
Para buruh yang diketahui berasal dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) itu, seperti dilansir dari Antara, mengikuti jalannya acara yang dibawakan pembawa acara di atas panggung.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan May Day Fiesta di GBK digelar mulai pukul 13.00 sampai 17.30 WIB. Ada dua kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia tanggal 14 Mei 2022.
“Dua kegiatan itu adalah pada pukul 10 00–12.00 WIB dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI dan pada pukul 13.00–17.30 WIB berupa May Day Fiesta di GBK," ujar Said Iqbal dalam siaran tertulis, Sabtu.
Said Iqbal menyampaikan aksi unjuk rasa itu bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Dunia yang berlangsung sejak 1 Mei.
#GOOGLE_ADS#
Ia menyampaikan 18 tuntutan massa buruh itu, antara lain menyangkut permintaan kepada pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan gas.
“Sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan tolak revisi UU SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh),” kata Said Iqbal, yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Kemudian, massa buruh juga menolak upah murah, meminta pemerintah menghapus mekanisme pekerja alih daya (outsourcing), menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) dan buruh migran.
Di samping itu, massa buruh meminta pemerintah dan DPR RI segera meratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Aksi unjuk rasa kelompok buruh turut meminta kepada aparat penegak hukum berhenti mengkriminalisasi petani.
Tuntutan lainnya, massa buruh juga meminta pemerintah mengangkat guru dan tenaga honorer jadi PNS, mendorong perusahaan memastikan status kerja pengemudi motor/mobil online sebagai pekerja bukan mitra, dan memberdayakan sektor informal.