Ingin PNS Disiplin, BKPP Tangsel Uji 1.466 Honorer

TANGERANG-Guna mendapatkan pegawai negeri yang memiliki kinerja yang mumpuni serta disiplin, Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatikan (BKPP) Kota Tangerang Selatan melakukan pejaringan terhadap 1.466 pegawai dengan status tenaga honorer atau K2. Penjaringan dilakukan dengan meminta pendapat publik tentang kinerja tenaga honorer jelang pengangkatan menjadi CPNS.

 

Kepala BKPP Kota Tangerang Selatan Firdaus menjelaskan, dari jumlah 1.466 tenaga honorer K2 tersebut akan mengikuti proses uji publik mulai awal April hingga 16 April.  

 

Dari total 1.466 tenaga honorer itu, 939 orang merupakan tenaga pendidik, 45 orang tenaga kesehatan, dan 482 tenaga teknis diberbagai kedinasan.
 

“Dalam uji publik kami akan mempersilahkan masyarakat mengajukan keberatan apabila menganggap nama yang ada dalam daftar tidak sesuai persyaratan untuk diangkat menjadi tenaga CPNS. Nantinya keberatan yang dilengkapi data akurat tersebut akan kamis ampaikan ke BKN,” kata Firdaus.

Pihaknya menjelaskan, dari nama-nama yang diuji ke publik tersebut bukan berarti kesemuanya akan menjadi PNS.  Hal itu mengingat pihaknya harus menyesuaikan dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat ke Pemkot Tangsel.

Soal berapa kuota yang diberikan, Firdaus belum bisa memastikan. Hanya saja menurutnya, uji publik harus tetap dilakukan karena merupakan rangkaian dari tes menjadi CPNS.

“Nanti para tenaga honorer K2 yang lulus uji publik, akan melalui dua tes lagi.

Diantaranya, kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Soal berapa kuota yang diberikan pemerintah pusat, kami masih menunggu seraya menjalankan tahapan ujian pada para tenaga honorer,” kata Firdaus. 

Pemkot Tangsel memang membutuhkan tambahan  PNS guna lebih menggenjot pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Tangsel Dudung E Diredja sebelumnya mengatakan, Pemkot Tangsel memang kekurangan PNS untuk menjalankan roda pemerintahan.  Terdata saat ini, PNS di Kota Tangsel berjumlah 5.000 orang. Dari jumlah sebanyak itu,  1.800 diantaranya diberdayakan di kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selebihnya merupakan pegawai teknis di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

 
“Saat ini memang PNS masih kurang karenanya  kami akan mengusulkan ke Pemerintah Pusat. Karena kebutuhan PNS berkaitan erat dengan pemaksimalan pelayanan kepada warga,” kata Dudung.(ADV)