Miskin Bukan Pilihan: Ketimpangan Sosial sebagai Bentuk Kekerasan Terselubung
Kamis, 30 Oktober 2025 | 17:11
Pandangan ini menempatkan kemiskinan sebagai tanggung jawab individu, seolah-olah menjadi miskin adalah hasil dari pilihan pribadi.
 
                        
  
TANGSEL- Komisi I DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan di Serpong Kota Tangerang Selatan, Kamis (21/5/2015). Mereka diterima Kepala BKPP Kota Tangerang Selatan, Firdaus.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib mengatakan, kunjungan lapangan Komisi I ke kantor BKPP Kota Tangerang Selatan ini dalam rangka pengawasan mengenai netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan pada bulan Desember 2015 mendatang. 
Menjelang Pilkada serentak, bukan tidak mungkin ada oknum pejabat struktural mengarahkan pegawainya untuk mendukung dan memilih salah satu pasangan calon, sehingga keterlibatan PNS dalam Pilkada harus diantisipasi sedini mungkin karena tidak boleh ada yang terlibat politik.
 "Kami juga ingin mengetahui koordinasi yang dilakukan BKPP Kota Tangerang Selatan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten mengenai pembinaan pegawai, dan penilaian pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, HM Bonnie Mufidjar menanyakan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan kepada Provinsi Banten terkait rotasi pengawai fungsional seperti Guru SLTA di Kota Tangerang Selatan menyusul adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK. "Dan berapa data rotasi pengawai fungsional yang sudah masuk ke Provinsi Banten," kata Bonnie menambahkan.
Menanggapi hal itu, Kepala BKPP Kota Tangerang Selatan, Firdaus mengatakan, menjelang Pilkada serentak, BKPP bekerjsama dengan SKPD lain sudah mempersiapkan tim monitoring untuk mengawasi pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang tidak netral. 
"Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kurang lebih 5.128 orang, CPNS 570 orang, dan non PNS 4.500 orang. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, sisanya tinggal di darah lain," kata Firdaus.
Mengenai pelimpahan kewenangan pegawai, lanjut Firdaus, BKPP Kota Tangerang Selatan baru mempersiapkan. "Kami baru mempersiapkan pelimpahan kewenangan bagi pegawai fungsional, dan 572 pegawai struktural di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak ada yang dirotasi. 
Tekait dengan pembinaan pegawai sendiri, kami sering melakukan koordinasi dengan BKD Provinsi Banten, dan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," tutupnya.
Pandangan ini menempatkan kemiskinan sebagai tanggung jawab individu, seolah-olah menjadi miskin adalah hasil dari pilihan pribadi.
 TODAY TAG
TODAY TAGBagi warga Banten yang belum sempat membayar pajak kendaraan bermotor, hari ini adalah kesempatan terakhir untuk menikmati program pemutihan pajak tanpa denda dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
 
                Persita Tangerang dihadapkan pada tantangan berat dengan jadwal padat di awal November 2025. Tim asuhan pelatih Carlos Pena INI harus menjalani dua laga tandang beruntun dalam rentang waktu yang sangat singkat di BRI Super League 2025/26.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Banten menjadi provinsi dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 1.687.634 mahasiswa per tahun 2024.
 RECOMENDED
RECOMENDED Tangerang News
Tangerang News @tangerangnews
@tangerangnews