Connect With Us

Melanggar, Pilih Penjara 2 Tahun atau Denda Rp1 Miliar

EYD | Selasa, 6 Oktober 2015 | 17:01

Beberapa tokoh olahraga saat momen pengumuman logo Asian Games 2018 beberapa waktu lalu. KONI maupun POLRI diharapkan bisa menindak jika ada penyelenggaraan olahraga tanpa izin. (gatra / tangerangnews)

TANGERANG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan POLRI  diminta menindak tegas penyelengara kegiatan olahraga "ilegal" yang menyalahi peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

"Kami mendukung KONI dan POLRI menindak tegas penyelenggara kegiatan Kejuaraan Nasional dan Pra Pon yang menyalahi UU SKN, termasuk rencana kegiatan Pra PON equestrian yang akan dilaksanakan Pordasi, induk cabang olahraga Pacuan Kuda, pada 16-18 Oktober di Denkavkud Parompong, Jawa Barat," ungkap anggota Komisi X DPR-RI Yayuk Basuki.

Menurutnya, Komisi X yang membidangi olahraga mendukung penuh upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI, KOI, dan Satlak Prima untuk menindak tegas para oknum pengurus induk cabang olahraga prestasi yang terus memecah belah komunitas olahraga.

Hal ini tidak hanya mengorbankan pembinaan atlet, tetapi juga sebagai bentuk "sabotase" kepentingan negara pada ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.

Pada awal September 2015, KONI Pusat telah menyurati KONI Provinsi se-Indonesia tentang penegasan pembinaan dan penyelenggaraan cabang olahraga equestrian di Indonesia terkait PON XIX di Jawa Barat.

Yayuk yang pernah menempati rangking ke-8 dunia sebagai atlet tennis double juga menjelaskan, KONI sudah tegas memilahnya, PB Pordasi sebagai penyelenggara cabang olahraga pacuan kuda dan PB EFI penyelenggara cabang olahraga Equestrian.

"Memakai kata Kejurnas ataupun Pra PON harus mengikuti regulasi pemerintah dan federasi internasional mulai dari hal perizinan, tehnis, kelas yang dipertandingkan hingga keselamatan atlet dan kuda," tambahnya.

Dalam UU SKN  pasal 1 (ayat 25), pasal 51 (ayat 2) dan pasal 89 (ayat 1) dijelaskan bahwa penyelenggara  Kejuaraan Olahraga yang medatangkan masa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari "Induk Cabang Olahraga" yang terdaftar pada "federasi Internasional" (sesuai cabang olahraganya). Jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara atau maksimal denda Rp 1 milyar.

"Kalau ada oknum KONI Provinsi dan PB cabang olahraga yang masih nekat memakai dana APBN ataupun APBD untuk penyelenggara ilegal, kami akan meminta audit Investigasi BPK terhadap penyaluran dana Pra PON tahun 2015," katanya.

SPORT
Tangerang Lawan Tangerang, Prediksi Skor dan Susunan Pemain Persita vs Dewa United 

Tangerang Lawan Tangerang, Prediksi Skor dan Susunan Pemain Persita vs Dewa United 

Selasa, 26 Maret 2024 | 14:31

Pekan ke-30 BRI Liga 1 musim 2023/2024 akan menyajikan pertandingan antara dua tim yang sama-sama bermarkas di Tangerang, yakni Persita melawan Dewa United.

NASIONAL
Waspada Penipuan Berkedok Rekrutmen Bersama BUMN, Ini Imbauan dari PLN 

Waspada Penipuan Berkedok Rekrutmen Bersama BUMN, Ini Imbauan dari PLN 

Kamis, 28 Maret 2024 | 18:26

Kementerian Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) kembali membuka Rekrutmen Bersama BUMN 2024.

AYO! TANGERANG CERDAS
Terbatas hingga 31 Mei, Simak Syarat dan Cara Daftar Pra PPDB SD 2024 Kota Tangerang

Terbatas hingga 31 Mei, Simak Syarat dan Cara Daftar Pra PPDB SD 2024 Kota Tangerang

Kamis, 28 Maret 2024 | 12:29

Pemerintah Kota Tangerang telah membuka pendaftaran Pra Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran baru. Tahap ini merupakan bagian dari proses PPDB yang harus diikuti.

WISATA
Bulan Ramadan Ada Unjuk Rasa Umami Eats di Tangcity Mal

Bulan Ramadan Ada Unjuk Rasa Umami Eats di Tangcity Mal

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:32

Memasuki bulan Ramadan banyak kegiatan-kegiatan digelar, salah satunya ialah Unjuk Rasa.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill