Connect With Us

Pungutan Biaya di Sekolah Negeri Tangsel dikeluhkan Ortu Murid

Dena Perdana | Senin, 25 Juli 2016 | 15:38

Ilustrasi Pungli Sekolah (Istimewa / TangerangNews)

TANGERANGNews.com-Biaya pendidikan sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai dikeluhkan sejumlah orangtua murid.  Untuk membeli buku pelajaran  mencapai  Rp 1,7 Juta. Belum lagi uang untuk  seragam, hingga mata pelajaran praktik seperti lab komputer.

"Saya bayar buku saja Rp1,7 juta. Seragam juga bayar Rp700 ribu. Saya enggak ngerti, setahu saya ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tapi tetap diminta uang dari sekolah," kata Tira salah seorang orangtua murid di SMA Negeri 7 Tangsel, Senin (25/07/2016).

Sementara dirinya bersama orangtua murid lain, selama ini belum pernah menerima informasi tentang dana BOS di SMA Negeri 7 Tangsel.

Bahkan dirinya tahu, praktek penerimaan siswa baru yang merupakan urusan luar dana operasional sekolah. 

"Macam-macam besarannya, dari Rp 3 sampai Rp6 juta. Ada juga yang Rp 30 juta kok, tergantung gimana kesepakatannya sama sekolahan. Saudara saya juga di SMPN 16 Pondok Jaya Serut diminta Rp5  juta," tuturnya

Hal yang sama juga diutarakan Jajat orangtua murid yang lain. Dia menceritakan bagaimana anaknya yang baru lulus dari SD Negeri 1 Lengkong Wetan sempat dimintai uang untuk lab komputer setiap bulan.

"Saya masih dipungut, tuh. Uang lab komputer, berapa ratus ribu saya lupa. Kalau enggak salah, Rp 250.000," ujar Jajat.

Menurut Jajat dia tidak bermasalah jika harus dimintai biaya tertentu oleh pihak sekolah. Tetapi, dia menyayangkan kebijakan pungutan uang tersebut jika dikenakan kepada murid dari kalangan menengah ke bawah.

"Kasihan buat orang yang enggak punya uang. Janjinya Wali Kota kan sekolah gratis, kemarin pas pemilihan lagi juga bilang kalau sekolah mau digratisin, tapi kenyataannya?" ucap Jajat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel Mathodah ketika dihubungi ponselnya tidak diangkat. Pihak sekolah juga  belum bersedia untuk ditemui ketika didatangi.

 

 

OPINI
Zonasi Prostitusi dan Ilusi Pendapatan Daerah

Zonasi Prostitusi dan Ilusi Pendapatan Daerah

Jumat, 6 Februari 2026 | 22:24

Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.

TOKOH
Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Selasa, 3 Februari 2026 | 21:28

Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,

HIBURAN
Petals Urban Market Kembali Digelar, Hadirkan Kegiatan Komunitas hingga Bazaar UMKM

Petals Urban Market Kembali Digelar, Hadirkan Kegiatan Komunitas hingga Bazaar UMKM

Minggu, 8 Februari 2026 | 15:19

Petals Urban Market kembali digelar di kawasan Paramount Petals pada Minggu, 8 Februari 2026. Acara ini berlangsung pukul 06.00–10.00 WIB dan terbuka untuk masyarakat umum.

BANTEN
Komisi X DPR Soroti Banyak Pemuda Nganggur di Banten, Padahal Kawasan Industri

Komisi X DPR Soroti Banyak Pemuda Nganggur di Banten, Padahal Kawasan Industri

Kamis, 5 Februari 2026 | 20:12

Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill