Connect With Us

Masyarakat Laporkan Mutasi di Tangsel ke KASN

Denny Bagus Irawan, Agus Riyadi (GES) | Jumat, 3 Februari 2017 | 17:00

Perombakan jabatan atau pemindahan jabatan yang terjadi di Kota Tangsel menimbulkan kegaduhan. Usai Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany melakukan mutasi terhadap 159 pejabat, Kemal Mustafa pria yang menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pad (@tangerangnews 2017 / Istimewa)

TANGERANGNews.com-Masyarakat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)  gerah dengan perangai yang terjadi di Kota Tangsel soal mutasi.

Akhirnya, mereka melaporkan kacaunya mutasi jabatan yang ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk membatalkan pelantikan yang tidak memperhatikan merit sistem, ijazah palsu dan lolosnya PNS yang terkena kasus narkoba.

"Hari ini kami melaporkan ke KASN mengenai keberatan atas mutasi eselon 3 dan 4. Kami meminta agar diadakan pembatalan," terang Yusuf Iskandar, Jumat (3/2/2017).
Ada pun menurut dia keberatan yang dia laporkan adalah karena terjadinya pelantikan pejabat eselon 3B yang dipaksakan oleh pembina kepegawaian sebagai politik balas budi pasca Pilkada. Padahal dari sisi umur dan golongan tidak setara karena banyak diatasnya lebih mumpuni baik usia dan golongan.

"Hal itu bertentangan dengan UU No 5 tahun 2014. Selain itu ada lolos nya PNS yang telah terbukti narkoba tetapi dilantik. Ini bertentangan dengan kampanye masif perang terhadap narkoba," tuturnya.

Bahkan, ada pejabat yang ditangkap karena melakukan pungli pun tetap dilantik. "Belum lagi soal adanya 100 orang PNS yang berijazah STIA Yappan yang sudah jelas bermasalah karena Kementerian sudah umumkan kampus itu dibekukan," terangnya.

Seharusnya, kata Yusuf, dalam pelantikan Pemkot Tangsel dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. "Sesuai dengan Pasal 115 UU No.5 tahun 2015," tuturnya.

Pemkot Tangsel seharusnya tidak mengendepankan faktor Iike And dislike. Sehingga tidak memenuhi kaidah kopetensi, kualifikasi , kepangkatan, etika, sebagai representasi dari merit sistem dalam manajemen aparatur sipil negara.

"Ini jelas tidak memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan," terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tangsel, Apendi mengatakan, pihaknya merasa apa yang dilakukan terhadap mutasi beberapa waktu lalu itu telah sesuai aturan.

"Kalau soal yang narkoaba, kita sudah cek urinenya negatif. Sedangkan karena balas budi, itu sudah sesuai. Lalu soal yang tertangkap sabet pungli, kita masih periksa dengan berkoordinasi terhadap Polres Tangsel. Sedangkan yang berijazah Yappan. Tentunya itu akan kita tindak lanjuti juga, ini karena saya baru," kilahnya.

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

HIBURAN
Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kawasan Pintu Air 10, Jadi Tempat Syuting Film Teranyar Lisa Blackpink dan Ma Dong-seok

Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kawasan Pintu Air 10, Jadi Tempat Syuting Film Teranyar Lisa Blackpink dan Ma Dong-seok

Kamis, 29 Januari 2026 | 07:43

Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota menerapkan rekayasa lalu lintas selama beberapa hari ke depan seiring dengan penggunaan lokasi tersebut sebagai salah satu titik syuting film internasional terbaru yang dibintangi Lisa BLACKPINK

NASIONAL
Pertamina Usul Beli Gas LPG 3 Kg Dibatasi 10 Tabung per Bulan

Pertamina Usul Beli Gas LPG 3 Kg Dibatasi 10 Tabung per Bulan

Rabu, 28 Januari 2026 | 12:35

PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan kebijakan pembatasan pembelian LPG subsidi 3 kilogram maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap kepala keluarga (KK).

BANDARA
Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Jumat, 16 Januari 2026 | 22:13

Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill